Yusril Ungkap Isi Surat Pengunduran Diri Gibran, Hanya 5 Paragraf
Yusril mengungkap surat pengunduran diri Gibran dari jabatan Wakil Presiden hanya terdiri atas lima paragraf dan memuat alasan pribadi.
Pimpinan Front Pembela Islam atau FPI Rizieq Shihab. /Ist-tangkapan layar
Harianjogja.com, JAKARTA - Front Pembela Islam (FPI) dinyatakan tidak terdaftar di Kemendagri sejak status terdaftar organisasi massanya (ormas) berakhir pada Juni 2019. Meski begitu, FPI menyebut telah mengantongi rekomendasi izin ormas dari Kementerian Agama (Kemenag).
Sementara itu saat MNC Media mencoba melakukan konfirmasi atas surat rekomendasi Kemenag tersebut, Kasubbag Informasi Layanan Publik Biro Humas, Data dan Informasi Setjen Kemenag RI, Mohammad Khoeron tak menjawab. Setelah dikonfimasi melalui telepon maupun pesan singkat Khoeron tak menjawab atas surat rekomendasi tersebut.
Sekretaris Bantuan Hukum DPP FPI Yanuar Aziz mengatakan, rekomendasi dari Kementerian Agama dan dokumen syarat administrasi itu secara formal sudah cukup.
Baca juga: Nikita Mirzani Dukung Pangdam Jaya Bubarkan FPI
"FPI sudah mendapatkan rekomendasi dari Kementerian Agama dan dokumen syarat administrasi itu secara formal seharusnya sudah cukup, SKT adalah masalah administrasi saja," kata Sekretaris Bantuan Hukum DPP FPI Yanuar Aziz saat dihubungi MNC Media, Sabtu (21/11/2020).
Menurutnya, surat Keterangan Terdaftar (SKT) dari Kemendagri tidak memiliki manfaat untuk FPI. SKT Kemendagri hanya sebagai akses mendapatkan dana bantuan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
"FPI tidak pernah memanfaatkan SKT tersebut. FPI sudah menyerahkan semua syarat administrasi yang diminta pemerintah,"tegasnya.
Sekadar diketahui, Kemendagri sebelumnya memastikan FPI tidak terdaftar sejak status terdaftar ormasnya berakhir pada Juni 2019.
Kapuspen Kemendagri Benny Irawan mengatakan ormas FPI belum menyerahkan AD/ART. Sehingga, Kemendagri belum menyerahkan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) kepada ormas tersebut.
Baca juga: Dokter Tirta Usul Penyelenggara Kerumunan Dijatuhi Tiga Sanksi Ini
"FPI pernah terdaftar sebagai salah satu ormas di Kementerian Dalam Negeri, status terdaftarnya berakhir pada Juni 2019," kata Benny saat dikonfirmasi Okezone, Jumat 20 November 2020.
Menurut Benny, FPI sudah mengajukan perpanjangan agar terdaftar sebagai ormas di Kemendagri. Namun, lanjut dia, FPI belum memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. "AD /ART belum disampaikan," ujarnya.
Berita ini sudah tayang di Okezone dengan judul "Apa Kata Kemenag soal Pemberian Rekomendasi ke FPI?"
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Okezone
Yusril mengungkap surat pengunduran diri Gibran dari jabatan Wakil Presiden hanya terdiri atas lima paragraf dan memuat alasan pribadi.
IHSG menguat 1,78% ke 5.344,41 pada Jumat. Seluruh 11 sektor saham menghijau di tengah sentimen global dan domestik.
Microsoft 365 mengalami gangguan global. BSSN mengeluarkan 8 langkah mitigasi dan imbauan keamanan untuk mencegah serangan phishing.
PNBP hingga Oktober 2026 mencapai Rp551,8 triliun atau 120% target APBN. Penertiban kawasan hutan menyumbang lebih dari Rp55 triliun.
Kebun Amarilis Patuk mulai bermekaran setelah terlambat akibat kemarau panjang. Hingga 1.000 pengunjung datang setiap hari.
Prabowo dijadwalkan bertemu pimpinan parpol membahas calon pengganti Gibran. Presiden memiliki waktu hingga 27 November 2026.