Wamen Rangkap Jabatan Komisaris BUMN Langgar Putusan MK dan Berpotensi Korupsi
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD menilai wakil menteri yang merangkap sebagai komisaris BUMN melanggar putusan MK
Refly Harun/JIBI-Bisnis.com-Nancy Junita
Harianjogja.com, JAKARTA - Pakar hukum tata negara Refly Harun mengungkapkan ide kolaborasi dengan Sugik Nur Raharja alias Gus Nur berasal dari Gus Nur. Refly heran polisi tidak mengusut konten Youtube lain yang juga mengkritik NU.
Refly menjelaskan pada 12 Oktober 2020 dia dihubungi oleh Gus Nur untuk membuat kolaborasi konten Youtube, demi menambah jumlah subscriber.
BACA JUGA: Refly Harun Ungkap Alasan Bikin Konten Bareng Gus Nur: Menambah Subscriber
Kemudian, kata Refly, muncul ide untuk membuat konten berupa inverview antara Sugik Nur Raharja dan Refly di channel Youtube milik Refly Harun.
"Jadi pada 12 Oktober 2020 itu saya ditelepon oleh Gus Nur untuk kolaborasi karena subscriber dia kan 500.000 lebih dan saya 600.000 subscriber," kata Refly, Selasa (3/11/2020).
BACA JUGA: Banjir Demo, UU Cipta Kerja Tetap Efektif Berlaku Hari Ini
Menurut Refly, wawancara tidak fokus hanya tentang NU, tetapi banyak hal lain. Refly mempertanyakan alasan tim penyidik Bareskrim Polri yang tidak memproses Youtuber lainnya yang membuat konten kritik lebih keras terhadap NU.
"Coba nonton video lain yang lebih keras dari itu ya banyak. Itu kritik oleh orang NU sendiri. Tayangan itu kan sudah pernah di-upload Gus Nur di video sebelumnya," ucap Refly.
Refly memenuhi panggilan tim penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri. Refly meminta agar masyarakat dan penyidik tetap mengedepankan asas praduga tidak bersalah dalam perkara tindak pidana ujaran kebencian tersebut.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD menilai wakil menteri yang merangkap sebagai komisaris BUMN melanggar putusan MK
Puncak haji 2026 segera dimulai. Simak jadwal Armuzna, tahapan wukuf di Arafah, dan tips persiapan jemaah haji.
Mensos Gus Ipul menonaktifkan dua pejabat pengadaan Sekolah Rakyat terkait investigasi dugaan maladministrasi pengadaan barang.
KPK mendalami hubungan Wali Kota Madiun nonaktif Maidi dengan pengusaha EO terkait kasus dugaan korupsi proyek dan CSR.
Pembangunan gedung baru SDN Nglarang terdampak Tol Jogja-Solo di Sleman ditarget mulai Mei 2026 setelah pematokan lahan rampung.
Ditjenpas membantah video viral dugaan sel mewah dan penggunaan HP di Lapas Cilegon serta menegaskan pengawasan tetap dilakukan.