Program MBG Jangkau 58,2 Juta Orang, DPR Soroti Ketimpangan Antardaerah
DPR menyoroti SPPG yang belum optimal menyerap produk pemasok lokal dalam program MBG meski pemerintah melaporkan 58,2 juta penerima manfaat.
Grafik hasil pencatatan seismometer/seismograf, alat pencatat besaran gempa bumi./Reuters
Harianjogja.com, JAKARTA - Kabupaten Pangandaran di Jawa Barat diguncang gempa berkekuatan magnitudo 4.6 pada Selasa (20/10/2020) dini hari pukul 02.57 WIB.
Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melalui laman www.bmkg.go.id megungkapkan, gempa ini terjadi pada kedalaman 25 km dalam koordinat 8.27 LS dan 108.11 BT.
Pusat gempa diketahui berada di laut yang terletak 76 km arah barat daya Kabupaten Pangandaran.
Getaran gempa dirasakan di sekitar wilayah Pangandaran dalam skala III Modified Mercalli Intensity (MMI).
Skala Mercallia adalah salah satu satuan untuk mengukur kekuatan gempa bumi, terutama jika tidak terdapat peralatan sesimometer di tempat kejadian, demikian keterangan BMKG dalam lamannya itu.
Dalam skala III, getaran dirasakan nyata dalam rumah. Terasa getaran seakan-akan ada truk berlalu.
Tidak dilaporkan potensi tsunami akibat gempa tersebut, namun BMKG mengimbau masyarakat untuk waspada atas kemungkinan gempa susulan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
DPR menyoroti SPPG yang belum optimal menyerap produk pemasok lokal dalam program MBG meski pemerintah melaporkan 58,2 juta penerima manfaat.
Petani Kulon Progo mengendalikan wereng batang cokelat secara serentak. Puluhan hektare sawah berstatus waspada menjelang panen.
Pembangunan gedung baru DPRD DIY di Jalan Kenari mencapai 96,93% dan ditargetkan rampung akhir November sebelum ditempati pada 2027.
Simak 20 universitas terbaik Indonesia versi QS WUR Sustainability 2027. UGM memimpin, disusul UI dan ITB.
OJK mengingatkan modus penipuan online berupa love scam, kerja paruh waktu, dan tiket pesawat murah. Simak cara mengenali dan melaporkannya.
Akademisi UMY dan CSIS menyoroti kemunduran demokrasi, politik dinasti, regenerasi elite, serta praktik politik uang di Indonesia.