Dua Atlet TASC Wakili DIY pada O2SN Renang Tingkat Nasional
Dua atlet Tirta Amanda Swimming Club, Gendis dan Qyara, lolos mewakili DIY pada O2SN Renang tingkat nasional usai menjadi yang terbaik di provinsi.
Tangkapan layar Kyai Said Agil Siradj di Youtube. /@Youtube.
Harianjogja.Com, JOGJA—Beberapa hari sejak disahkannya UU Cipta Kerja berseliweran di media sosial terkait pernyataan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) bahwa negara ini dikuasai orang berduit.
Berdasarkan penelusuran Harianjogja.com, pernyataan itu sebenarnya sudah sejak sembilan bulan silam atau pada Desember 2019 saat Haul ke-6 KH Anas Sirojudin yang dihelat di Pesantren Bina Insan Mulia, Cisaat, Dukupuntang, Cirebon, Jawa Barat. Salah satunya diunggah oleh akun Youtube @Imjaz Official, video ceramah atau tausiyah tersebut diunggah pada 26 Desember 2019, hingga Kamis (8/10/2020) 1.565 akun dan ditonton lebih dari 78.000 orang.
BACA JUGA : Said Aqil Sebut Radikalisme Bukan Seperti Maling Ayam
“Mendukung bukan berarti kalo ada kesalahan tdk mengingatkan.... Betul kyai Said pemerintah hrs di ingatkan,” tulis akun @Muhammad Maftuh di kolom komentar Youtube.
Dalam tausiyah tersebut KH Said Agil mengatakan saat ini koruptor bisa tenang-tenang saja karena sistem negara sangat oligarki. “Negara ini dikuasai oleh orang-orang yang punya duit atau didukung oleh orang-orang yang punya duit. Pak Jokowi enggak punya duit, Pak Jokowi tidak punya partai karena bukan ketua partai, tapi didukung yang punya duit dan punya partai," katanya Said Agil dalam unggahan video berlogo Pesantren Bina Insan Mulia itu.
Said Agil mengatakan jika tidak punya uang maka jangan berharap bisa menjadi pejabat karena yang pegang kuasa adalah sekelompok orang yang berduit. Sekelompok kecil berduit ini kebanyakan mereka sudah kaya sejak zaman orde baru, hanya saat orde baru mereka tidak berani berpolitik. Barulah di era reformasi bebas ini, uang yang dikumpulkan di era orde baru untuk kepentingan politik. Kyai Said juga menegaskan jangan berharap NU bisa menang selama NU tidak memiliki uang dan jangan berharap NU bisa berkuasa selama tidak didukung oleh orang berduit.
BACA JUGA : Said Aqil Minta Pemerintah Libatkan NU agar Indonesia Kuat
"Melarat tidak punya duit jangan berharap jadi Bupati Cirebon, melarat tidak punya duit jangan berharap jadi Gubernur Jawa Barat. Yang pegang kuasa adalah oligarch, orang yang punya uang, sekelompok kecil yang punya duit. Atau didukung orang yang punya duit, paham mboten?" ucapnya
Apalagi dengan araknya tren ekonomi berbasis teknologi digital yang sedang berkembang pesat di Indonesia juga tak luput dari kritikan Kyai Said. Ketum PBNU dua periode ini menyebut para pemain di ekonomi digital hanya akan melahirkan kapitalis baru.
“Wong cilik pergi ke pengadilan kalah pasti, walaupun kita benar seribu persen menang atau kalah kira-kira? Walau pengacaranya pinter tapi tidak punya duit tetap kalah. Mau hutang ke bank wong cilik mau masuk aja pasti ragu-ragu. Tapi kalau orang kaya yang mau hutang, bank malah yang nawari butuh duit enggak? ada di bank banyak, kalau konglomerat ditawari tapi kalau wong cilik, diperiksa bolak-balik jaminannya, ini namanya sistem oligarch. paham?," katanya.
BACA JUGA : Gus Miftah Minta Izin Bawa Artis ke PBNU, Said Aqil: Silakan
“Alhamdulillah NU punya mabda [ideologi] kita tidak anti konglomerat tetapi konglomerat harus menarik kelas menengah, kelas menengah nyangking kelas kecil, kelas kecilnya buka pekerja rakyat kecil," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Dua atlet Tirta Amanda Swimming Club, Gendis dan Qyara, lolos mewakili DIY pada O2SN Renang tingkat nasional usai menjadi yang terbaik di provinsi.
Gempa M7,1 di Jepang diduga berkaitan dengan sesar yang belum retak sejak gempa besar 2016. Ahli ungkap potensi gempa susulan.
KPK menahan anggota DPRD Jatim Moch Mahrus terkait dugaan suap dana hibah pokmas kepada Anwar Sadad.
PSIM Jogja masih mengevaluasi masa depan Nermin Haljeta jelang Super League 2026/2027, sementara Franco Ramos dipastikan bertahan.
BBPOM Yogyakarta mempercepat penerbitan NIE bagi UMKM pangan olahan agar produk lokal Jogja aman, bermutu, dan mampu bersaing.
Wapres Gibran bertemu Hun Many membahas reformasi birokrasi, olahraga, serta penanganan TPPO terkait penipuan daring.