Pakar Ungkap Keterbatasan AI dalam Menghadapi Serangan Siber
AI membantu mendeteksi serangan siber secara real-time, tetapi teknologi ini masih memiliki keterbatasan dan membutuhkan pengawasan manusia.
Presiden Jokowi. /ANTARA FOTO-Sigid Kurniawan
Harianjogja.com, JAKARTA--Sikap Jokowi marah-marah terkait kinerja para menteri dikritik pakar politik.
Presiden Joko Widodo seharusnya meminta maaf kepada rakyatnya karena para menterinya belum bisa bekerja sesuai harapan, dibanding mengungkapkan amarahnya kepada para menteri di hadapan publik. Setidaknya itulah yang disoroti oleh pakar politik, Hanta Yudha.
Hanta Yudha menyoroti beberapa aspek yang bisa dilihat dari kemarahan Presiden Jokowi kepada menterinya itu.
"Pertama, jika kemarahannya ditujukan kepada para menteri tentu tidak perlu disebarkan pada publik. Kalau ditujukan untuk mengancam para menteri, maka relevansinya tidak ada," ujar Hanta seperti yang dilansir Suara.com-jaringan Harianjogja.com dari tayangan Kabar Petang di YouTube tvOneNews, Senin (29/6/2020).
Kedua, Hanta melanjutkan, jika target kemarahan Jokowi memang kepada para menterinya, maka bisa dibaca oleh para elit politik bahwa Presiden Jokowi tengah mempersiapka reshuffle kabinet.
"Kepada elit, ini bisa dibaca sebagai prakondisi gaya presiden untuk mengirim pesan pada elit poltik, entitas politik, partai politik, tentang kemungkinan reshuffle," sambung Hanta.
Poin ketiga yang diutarakan oleh Hanta Yudha soal kemarahan presiden ini adalah sebagai strategi Jokowi untuk diperlihatkan kepada publik bahwa ia telah mengonfirmasi buruknya kinerja menteri di kabinetnya.
"Strategi presiden untuk menggeser melemparkan persoalan hari ini yang telah dikonfirmasi presiden, bukan persoalan presiden, tapi persoalan menteri yang kinerjanya rendah," lanjut Hanta Yudha.
Pakar politik ini menyayangkan jika Presiden Jokowi sampai harus mengunggah video kemarahannya terhadap para menteri ke ruang publik lewat kanal Youtube Sekretariat Presiden.
Pasalnya, jika konteks kemarahannya ditujukan kepada menteri maka Presiden tinggal me-reshuffle kabinetnya tanpa harus menunjukkan kepada publik.
Selain itu, Hanta beranggapan bahwa amarah Presiden Jokowi ini bertujuan untuk menggeser beban politiknya.
"Misalnya, ternyata yang dikritik oleh beberapa kalangan kepada menteri yang disebut, itu dikonfirmasi oleh presiden itu sendiri memang ada problem, bahkan disebut soal kesehatan dan sebagainya," kata Hanta.
Lebih lanjut, Hanta menuturkan bahwa para menteri bertanggung jawab kepada presiden, sedangkan presiden bertanggung jawab kepada rakyat. Maka sudah seharusnya Presiden Jokowi meminta maaf kepada rakyat atas ulah menterinya.
"Presiden Jokowi seharusnya minta maaf kepada publik kenapa para menterinya belum sesuai performa yang diharapkan oleh presiden, bukan justru menyampaikan kemarahan kepada para menteri di hadapan publik," tukas Hanta.
Meskipun demikian, Hanta mengapresiasi ketegasan Presiden Jokowi yang memberi ultimatum kepada para menterinya untuk di-reshuffle jika kinerja tak kunjung membaik.
"Konteks kepada menteri itu sudah benar, harus tegas sesuai arahan presiden," pungkas Hanta.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Suara.com
AI membantu mendeteksi serangan siber secara real-time, tetapi teknologi ini masih memiliki keterbatasan dan membutuhkan pengawasan manusia.
IDPRO meminta pemerintah mengkaji ambang batas 3 MW dalam rancangan Perpres pusat data karena dinilai berpengaruh terhadap investasi dan lokasi pembangunan.
DPR dan pemerintah membahas 397 DIM dalam RUU Perampasan Aset. Habiburokhman mengungkap 10 pokok utama pengaturannya.
Sri Sultan menanggapi penurunan foto Gibran di Kepatihan. Sejumlah OPD Pemkot Jogja dan DPRD Kota Jogja juga telah mencopotnya.
Ofero Carria 1 meluncur dengan harga Rp29.999.000. Motor listrik ini dibekali dua baterai dan skema sewa-milik mulai Rp55.000 per hari.
Pemerintah mengembangkan GI-Tourism di Dieng dengan mengangkat kopi arabika, carica, dan purwaceng sebagai daya tarik wisata.