Integrasi Pokdarwis dan Koperasi Jadi Kunci Majukan Desa Wisata
Menpar dorong integrasi Pokdarwis dan koperasi untuk perkuat desa wisata, tingkatkan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan.
Fahri Hamzah./JIBI
Harianjogja.com, JAKARTA--Pemerintah memastikan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 akan digelar pada Desember mendatang. Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah menagih penyelesaian masalah KTP elektronik kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian untuk menghindari adanya kecurangan dalam ajang kontestasi politik tingkat lokal tersebut.
Fahri mengatakan, pemerintah mesti mampu menghindari adanya kecurangan yang kerap terjadi selama pemungutan suara berlangsung. Salah satu faktor kecurangan yang bisa muncul karena carut marutnya E-KTP.
Menurutnya, apabila seluruh masyarakat sudah memiliki E-KTP, maka perseorangan yang ada sebagai pemilih hanya akan terdata sebagai satu orang atau tidak bisa digandakan bahkan dimanipulasi.
BACA JUGA : Fahri Hamzah Sesalkan Pemindahan Ibu Kota Diputuskan
"Kalau kita sudah punya single identity number maka banyak sekali kecurangan yang bisa kita hindari," kata Fahri dalam sebuah diskusi virtual pada Sabtu (20/6/2020).
Bahkan, Fahri sempat menyinggung hal tersebut di depan Tito yang juga menjadi narasumber pada diskusi virtual tersebut. Ia mengaku sempat mengirim pesan singkat untuk mempertanyakan progres penyelesaian masalah E-KTP kepada Tito.
"Waktu terpilih jadi menteri, saya WA beliau dan saya titip satu saja. Pak, bisa enggak kita selesaikan E-KTP?\'" ungkapnya.
Menurut Fahri, saat ini pemerintah terkesan \'sunyi\' dalam menyosialisasikan pentingnya satu nomor identifikasi kependudukan. Bahkan, ia menganggap permasalahan itu pun tidak kunjung henti antara Disdukcapil dan KPU padahal partai politik banyak yang protes dengan permasalahan data pemilih.
BACA JUGA : Kritik OTT, Fahri Hamzah Sebut KPK Frustasi
"Sementara partai-partai protes, banyak pemilih ini yang lahir zaman [Kerajaan] Majapahit orangnya masih nyoblos, banyak orang yang baru dua tahun umurnya sudah nyoblos," ujarnya.
Bahkan, Fahri mencurigai tidak ada itikad dari pemerintah untuk menyelesaikan perkara data pemilih yang bersumber dari nomor KTP. Akan tetapi ia tetap menyampaikan keinginanannya untuk melihat pemilu berlangsung tanpa adanya kecurangan yang terus terjadi. "Ini bagaimana kita mau selesaikan? Menurut saya ini ada itikad kita enggak mau selesaikan. Kita ini mau terus ada kecurangan, kita ini mau terus ada permainan , itu yang saya khawatir, Pak," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Suara.com
Menpar dorong integrasi Pokdarwis dan koperasi untuk perkuat desa wisata, tingkatkan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan.
Sebanyak tujuh siswa asal Sleman resmi diterima di Sekolah Rakyat MA 20 melalui SK Gubernur DIY. Mereka sementara tinggal di SRT Kulonprogo.
akil Ketua DPRD DIY, Imam Taufik, mengajak petani milenial di Kalurahan Terbah, Kapanewon Patuk, Kabupaten Gunungkidul, untuk berani menanam komoditas bawang
Kunjungan wisatawan ke Kraton Jogja saat libur sekolah masih tinggi. Puncaknya lebih dari 4.000 pengunjung per hari didominasi wisatawan domestik.
Jadwal Prameks Jogja–Kutoarjo Selasa 7 Juli 2026 lengkap. Cek jam keberangkatan terbaru dan tips agar tidak kehabisan tiket.
DPR mendukung Kejagung mengusut dugaan keterlibatan prajurit TNI aktif dalam kasus dugaan korupsi program Makan Bergizi Gratis.