KLH Terbitkan Aturan EPR Desember 2026, Produsen Wajib Kelola Sampah
KLH menargetkan PermenLH tentang EPR terbit Desember 2026. Produsen wajib menarik dan mengelola kemasan produk bekas.
Ilustrasi ibadah haji dan umrah./JIBI
Harianjogja.com, JAKARTA - Pemerintah memutuskan tidak memberangkatkan jemaah haji pada musim haji 2020/1441 Hijriah karena pertimbangan pandemi Covid-19. Hal tersebut disampaikan Menteri Agama Fachrul Razi.
"Pemerintah memutuskan untuk tidak memberangkatkan jamaah haji pada tahun 2020/1441 Hijriah," kata Menag dalam konferensi pers mengenai penyampaian keputusan pemerintah terkait penyelenggaran ibadah haji 2020/1441 Hijriah di Jakarta, Selasa (2/6/2020).
Pembatalan pemberangkatan jamaah haji tersebut berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 494/2020. Sesuai dengan amanat undang-undang selain persyaratan ekonomi dan fisik, kesehatan dan keselamatan jamaah haji harus diutamakan mulai dari embarkasi, di Tanah Suci hingga kembali ke Tanah Air.
"Ini sungguh keputusan yang cukup pahit dan sulit di satu sisi kita sudah menyiapkan berbagai upaya dan usaha tapi di sisi lain kita memikul tanggung jawab untuk memberi perlindungan kepada jamaah haji ini merupakan tanggung jawab negara kren terkait risiko keselamatan," katanya.
Keputusan tersebut diambil setelah dilakukan kajian yang sangat mendalam oleh tim yang dibentuk Kementerian Agama juga setelah dikonsultasikan dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk mendapatkan pandangan keagamaan terkait keputusan tersebut.
Pihak Arab Saudi juga tidak kunjung membuka akses haji bagi negara manapun akibatnya pemerintah tidak punya cukup waktu untuk menyiapkan pelayanan dan perlindungan bagi jamaah, katanya. "Sementara pemerintah telah melakukan berbagai persiapan"
Menteri Agama menambahkan risiko ibadah yang sangat mungkin terganggu jika haji dilaksanakan dalam kondisi dimana di masyarakat kasus terpapar Covid-19 masih bertambah.
"Keputusan ini berlaku untuk seluruh warga Indonesia baik jamaah haji reguler maupun yang haji furada atau haji khusus atau menggunakan visa undangan atau mujamalah," tegas Menag.
Keputusan tidak memberangkatkan jamaah haji tahun ini dilakukan pemerintah terkait dengan kondisi pandemi Covid-19 yang terjadi di berbagai negara termasuk Arab Saudi yang telah berdampak pada berbagai sektor kehidupan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
KLH menargetkan PermenLH tentang EPR terbit Desember 2026. Produsen wajib menarik dan mengelola kemasan produk bekas.
Raffi Ahmad mengaku pernah berkonsultasi dengan KPK pada 2024 soal pekerjaan seni dan menyatakan siap diperiksa terkait kerja sama Rp14,7 miliar.
IPM DIY 2026 mencapai 83,43 atau naik 1,15%. DIY bertahan di peringkat kedua nasional, dengan Kota Jogja mencatat nilai tertinggi.
PBB mendukung pertemuan trilateral China, Rusia, dan AS di Shenzhen yang dijadwalkan membahas isu nuklir, Iran, Ukraina, dan Selat Hormuz.
Polri mengusulkan enam aspek pengendalian penyadapan kepada Komisi III DPR untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan dalam RUU Penyadapan.
Rupiah diperkirakan melemah terhadap dolar AS pada perdagangan 17 November 2026. Simak proyeksi kurs, sentimen pasar, dan rekomendasi saham.