DKPP Siapkan Sidang Etik Kasus Ijazah Gibran pada 2026

Newswire
Newswire Senin, 16 November 2026 21:47 WIB
DKPP Siapkan Sidang Etik Kasus Ijazah Gibran pada 2026

Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Heddy Lugito. (ANTARA/Fianda SJofjan Rassat).

Harianjogja.com, JAKARTA—Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memastikan sidang dugaan pelanggaran etik terkait pemenuhan syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka saat pencalonan sebagai wakil presiden (wapres) pada Pilpres 2024 memungkinkan digelar pada 2026.

Ketua DKPP Heddy Lugito mengatakan empat dari lima pengaduan yang diterima lembaganya telah dinyatakan memenuhi syarat untuk dilanjutkan ke persidangan. Seluruh pihak yang menjadi teradu dalam perkara tersebut merupakan penyelenggara pemilu.

"Iya [sidang memungkinkan digelar tahun ini]," kata Heddy saat dikonfirmasi ANTARA di Jakarta, Senin.

Meski demikian, Heddy belum mengungkapkan jadwal pasti pelaksanaan sidang. DKPP akan terlebih dahulu menjadwalkan persidangan terhadap empat pengaduan yang dinyatakan memenuhi persyaratan.

"Benar, dari lima pengaduan, empat memenuhi syarat. Segera akan kami jadwalkan sidang," ujarnya.

Lima Pengaduan Masuk DKPP

Sebelumnya, DKPP menerima lima pengaduan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) setelah terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 01-PHPU.PRES-XXIV/2026.

Lima laporan tersebut diterima dalam rentang 8 hingga 14 Oktober 2026. Masing-masing pengaduan tercatat dengan nomor registrasi sebagai berikut:

8 Oktober 2026: Nomor 038/01-08/SET-02/X/2026.
9 Oktober 2026: Nomor 039/01-08/SET-02/X/2026.
13 Oktober 2026: Nomor 042/02-12/SET-02/X/2026 dan 044/02-13/SET/X/2026.
14 Oktober 2026: Nomor 045/01-14/SET-02/X/2026.

Dari lima pengaduan tersebut, empat dinyatakan memenuhi syarat untuk disidangkan. Sementara itu, DKPP belum menyampaikan informasi lebih lanjut mengenai jadwal pemeriksaan perkara.

DKPP Tegaskan Penanganan Sesuai Prosedur

Dalam menangani laporan dugaan pelanggaran etik penyelenggara pemilu, DKPP menegaskan tetap mengutamakan prinsip keterbukaan. Masyarakat dapat mengakses informasi mengenai pihak atau lembaga yang diadukan melalui situs web resmi DKPP.

Lembaga tersebut juga berkomitmen menindaklanjuti seluruh pengaduan yang diterima. Namun, setiap tahapan penanganan perkara harus dilaksanakan secara hati-hati dan cermat.

DKPP memastikan proses pemeriksaan tetap mengacu pada ketentuan Pedoman Beracara DKPP. Langkah tersebut dilakukan untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi seluruh pihak yang terlibat dalam perkara.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Antara

Share

Sunartono
Sunartono Jurnalis Harian Jogja, bagian dari Bisnis Indonesia Group menulis untuk media cetak dan online