Penyadapan Ilegal Terancam 10 Tahun Penjara, Ini Aturan Hukumnya
Penyadapan ilegal terancam 10 tahun penjara berdasarkan KUHP. Pengamat menjelaskan sanksi bagi penyadap komunikasi presiden dan tanggung jawab operator.
Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo saat memberi sambutan dalam pertemuan regional ke-2 Komite Pengelola Bersama Perikanan Tuna di Gedung Mina Bahari IV, Jakarta, Rabu (18/12/2019)./Bisnis-Desyinta Nuraini
Harianjogja.com, JAKARTA - Wacana untuk membuka kembali keran ekspor benih lobster yang disampaikan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo mengundang pro kontra di berbagai kalangan. Namun Edhy tetap pada pendiriannya.
Hal tersebut ditunjukkan saat memberi sambutan dalam pertemuan regional ke-2 Komite Pengelola Bersama Perikanan Tuna di Gedung Mina Bahari IV, Jakarta, Rabu (18/12/2019).
Edhy menyampaikan bahwa saat ini Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sedang mematangkan 29 aturan yang selama ini menjadi polemik, termasuk lobster.
"Anda pasti tertawa melihat [polemik] lobster. Saya tidak akan mundur karena yang saya perjuangkan adalah keberlanjutan nelayan kita, lingkungan kita, alam kita," tegasnya.
Ketika ditanyai lebih lanjut oleh awak media, Edhy enggan berkomentar lebih lanjut mengenai hal ini. "Sudah, tunggu waktunya," ujarnya.
Adapun kemarin Presiden Joko Widodo turut berkomentar terkait polemik wacana ekspor benih lobster ini. Dia menuturkan apapun kebijakan yang diambil yang paling penting adalah negara dan nelayan mendapatkan manfaat serta lingkungan tidak rusak.
Menurutnya, harus ada nilai tambah dari benih lobster. Dari situ, baru bisa dihitung apakah pemerintah harus mengekspor atau tidak.
Kebijakan yang diambil pun harus memperhatikan keseimbangan. "Bukan hanya bilang jangan, enggak. Mestinya keseimbangan itu yang diperlukan. Jangan juga aur-auran. Misal, semua ditangkepin, semuanya diekspor, itu juga enggak benar," kata Jokowi saat meninjau lokasi calon ibu kota baru di Kalimantan Timur, kemarin.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : bisnis.com
Penyadapan ilegal terancam 10 tahun penjara berdasarkan KUHP. Pengamat menjelaskan sanksi bagi penyadap komunikasi presiden dan tanggung jawab operator.
SIM Keliling Jogja 10 November 2026 hadir di Condongcatur. Simak jadwal lokasi, syarat perpanjangan SIM A dan C, serta rincian biayanya.
Jadwal SIM Keliling Jogja 10 November 2026 berada di Alun-Alun Kidul. Simak jadwal Satpas, SIM MAMI, Drive Thru, dan syarat perpanjangan SIM.
BMKG memprakirakan Sleman dan Kota Jogja berpotensi hujan ringan pada Selasa (10/11/2026), sementara tiga wilayah lain berawan.
Cek jadwal Bus KSPN Malioboro-Parangtritis Selasa 10 November 2026. Ada enam keberangkatan tiap arah dengan tarif Rp12.000.
Cek jadwal KSPN dari Malioboro ke Obelix Sea View dan Pantai Drini pada 10 November 2026. Tarif mulai Rp12.000.