Anak Sukabumi Kecanduan Bau BBM, Kemensos Siapkan Pendampingan
Kemensos terus mendampingi anak di Sukabumi yang kerap mencium bau BBM. Asesmen menunjukkan perkembangan perilaku, tetapi pendampingan berlanjut.
Amien Rais./Antara-Puspa Perwitasari
Harianjogja.com, JAKARTA--Perbedaan sikap terkait pengisian kabinet Jokowi-Ma\'ruf ditunjukkan dari kubu Partai Amanat Nasional (PAN).
Pada satu sisi, Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais menyebut harus ada pembagian porsi 55:45 sebagai syarat terciptanya rekonsiliasi antara Prabowo Subianto dan Joko Widodo (Jokowi). Namun, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan justru menyebut PAN mendukung Jokowi selaku presiden terpilih periode 2019-2024 untuk memimpin Indonesia ke depan. Dalam dukungannya itu, lanjut Zulkifli, tidak ada syarat apapun dari PAN.
"Saya menanggapi itu saja, kesempatan lima tahun kata Pak Amien, saya mengatakan kita dukung Pak Jokowi dan kita doakan supaya sukses, lain-lain enggak saya tanggapi," ujar Zulkifli di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (22/7/2019).
"Enggak pakai syarat-syarat, ingat yang berdaulat itu rakyat, rakyat itu yang sudah memberikan kedaulatan kepada presiden terpilih, siapa yang berdaulat? Pak Jokowi sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara," sambungnya.
Zulkifli mengatakan, Jokowi sebagai presiden terpilih juga mempunyai hak prerogatif untuk menentukan kabinet atau posisi menteri setingkat lainnya.
"Jadi yang berdaulat tetap Pak Jokowi. Oleh karena itu kita enggak pake syarat-syarat, kita mendukung agar Pak Jokowi sukses memimpin Indonesia," kata Zulkifli.
Untuk diketahui, Amien Rais sempat membeberkan isi pertemuannya dengan Prabowo beberapa waktu lalu. Saat itu, Amien bicara soal syarat rekonsiliasi yaitu kesepakatan program Indonesia dan pembagian porsi 55:45.
"Saya bilang kalau mau rekonsiliasi tentukan dulu platformnya [programnya], mau diapakan Indonesia ini? Prabowo sudah bicara di mana-mana pentingnya kedaulatan pangan, energi, tanah, air, dan lain-lain," kata Amien di acara \'Muhasabah dan Munajat untuk Negeri Yang Tercinta\' di Gedung Dewan Dakwah, di Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat, Sabtu (20/7/2019).
"Kalau itu disepakati, misalnya disepakati, ayo bagi 55-45, itu masuk akal. Kalau sampai disepakati berarti rezim ini balik kanan, sudah jalan akalnya," kata Amien
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : suara.com
Kemensos terus mendampingi anak di Sukabumi yang kerap mencium bau BBM. Asesmen menunjukkan perkembangan perilaku, tetapi pendampingan berlanjut.
ISEAI mengusulkan skema B50 lebih fleksibel melalui Dynamic Blending Policy untuk menekan risiko fiskal dan menjaga keberlanjutan program.
Plt Jampidsus Rudi Margono memastikan penanganan perkara korupsi tetap berjalan usai pengunduran diri Febrie Adriansyah.
Pemda DIY menilai Gunungkidul memiliki potensi besar mengembangkan wisata geopark, kakao, kopi, dan durian dengan prinsip keberlanjutan.
KPK merespons pelimpahan tiga perkara dugaan korupsi terkait Febrie Adriansyah ke Kejaksaan dan mengajak publik menghormati proses hukum.
KPK membuka peluang memeriksa suami Bupati Sukoharjo Etik Suryani dalam kasus dugaan pemerasan di Pemkab Sukoharjo.