Harga Laptop dan HP Naik, Permintaan Chip AI Jadi Penyebab
Harga laptop, HP, dan konsol gim naik karena pasokan chip memori terserap industri AI. Sejumlah perangkat juga turun spesifikasi.
Logo Nahdlatul Ulama (NU)
Harianjogja.com, JAKARTA—Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Zulfa Mustofa menyatakan kesiapannya maju sebagai calon Ketua Umum PBNU apabila mendapat amanah dari Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) dan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU). Pernyataan itu disampaikan di tengah menguatnya aspirasi dari sejumlah pengurus NU menjelang Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama yang akan berlangsung pada 27–31 Agustus 2026 di Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jawa Timur.
Meski menegaskan tidak memiliki ambisi pribadi untuk menduduki jabatan Ketua Umum PBNU, Kiai Zulfa mengatakan dirinya tidak akan mengabaikan amanah apabila pencalonannya benar-benar datang dari aspirasi para pengurus NU di tingkat wilayah maupun cabang.
Kiai Zulfa Mengaku Tak Berambisi Mencalonkan Diri
Kiai Zulfa menilai aspirasi yang datang dari PWNU dan PCNU memiliki makna penting dalam proses kepemimpinan organisasi. Karena itu, ia menyatakan siap menerima amanah apabila memang dikehendaki oleh para pemilik mandat.
"Kalau aspirasi dari cabang dan wilayah meminta, itu sangat kuat. Saya tidak bisa menolak," ujar Kiai Zulfa dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Sabtu.
Pernyataan tersebut muncul ketika sejumlah nama mulai disebut sebagai kandidat Ketua Umum PBNU menjelang pelaksanaan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama.
Dukungan dari Sejumlah Pengurus NU Mengalir
Dukungan terhadap KH Zulfa juga disampaikan Ketua Lembaga Dakwah PBNU, KH Abdullah Syamsul Arifin atau Gus Aab. Ia menyebut aspirasi dari berbagai PWNU dan PCNU terus mengalir dalam beberapa bulan terakhir agar Kiai Zulfa ikut dalam kontestasi pemilihan Ketua Umum PBNU.
"Beberapa bulan terakhir banyak pengurus wilayah dan pengurus cabang yang datang langsung kepada Kiai Zulfa dan meminta beliau ikut mengambil bagian dalam proses suksesi kepemimpinan di Nahdlatul Ulama," ujar Gus Aab.
Menurutnya, dorongan tersebut lahir dari harapan warga Nahdliyin agar organisasi memiliki penguatan melalui agenda pembaruan.
"Mereka menyampaikan harapan akan adanya perbaikan pada tubuh Nahdlatul Ulama. Kiai Zulfa dipandang sebagai ikon perubahan yang dibutuhkan NU saat ini," katanya.
Aspirasi Datang dari Berbagai Tingkatan Kepengurusan
Hal senada disampaikan Wakil Katib Syuriyah PWNU DKI Jakarta KH Taufik Damas. Ia mengatakan dorongan kepada KH Zulfa tidak hanya berasal dari satu kelompok, tetapi datang dari berbagai tingkatan kepengurusan Nahdlatul Ulama, mulai dari PCNU, PWNU, hingga kalangan PBNU.
Menurut Taufik Damas, KH Zulfa tidak pernah mendeklarasikan diri sebagai calon Ketua Umum PBNU. Namun, menjelang Muktamar ke-35 NU, aspirasi dari berbagai pengurus terus bermunculan.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa penentuan calon Ketua Umum PBNU tetap berada di tangan para pemilik hak suara dalam Muktamar.
"Kita lihat nanti siapa yang akan maju dalam Muktamar. Semuanya tentu bergantung pada aspirasi pengurus wilayah dan pengurus cabang sebagai pemilik mandat," katanya.
Muktamar NU Digelar Akhir Agustus 2026
Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama dijadwalkan berlangsung di Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jawa Timur, pada 27–31 Agustus 2026. Forum tersebut akan menjadi ajang penentuan kepemimpinan baru PBNU, dengan para pengurus wilayah dan pengurus cabang sebagai pemilik mandat dalam proses pemilihan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
Harga laptop, HP, dan konsol gim naik karena pasokan chip memori terserap industri AI. Sejumlah perangkat juga turun spesifikasi.
Jadwal KRL Solo-Jogja Minggu 12 Juli 2026 lengkap dari Palur hingga Yogyakarta. Tarif tetap Rp8.000 dengan layanan mulai pukul 05.00 WIB.
KH Zulfa Mustofa siap maju sebagai calon Ketua Umum PBNU jika mendapat amanah dari PWNU dan PCNU menjelang Muktamar NU ke-35.
Jadwal KRL Jogja-Solo Minggu 12 Juli 2026 lengkap dari Yogyakarta hingga Palur. Simak jam keberangkatan dan tarif tetap Rp8.000.
Menkes Budi Gunadi Sadikin menegaskan kusta bukan kutukan dan mengajak masyarakat menghapus stigma terhadap penyintas melalui deteksi dini.
Polri melimpahkan kasus dugaan korupsi dan TPPU Febrie Adriansyah ke Kejaksaan Agung. DPR memastikan proses hukum dikawal hingga tuntas.