Data Pemerintah Terhubung, Meutya Hafid: Perlinsos Harus Tepat Sasaran
Meutya Hafid menyebut data pemerintah yang terhubung penting untuk memastikan perlindungan sosial tepat sasaran dan tidak ada warga yang terlewat.
Menteri Desa Klaim Entaskan 6.500 Desa Tertinggal
Dua orang petani di Desa Genjahan, Kecamatan Ponjong, menanam padi, belum lama ini. Banyaknya sumber air membuat petani di wilayah Ponjong bisa menanam padi sebanyak tiga kali dalam setahun. /Harian Jogja-David Kurniawan
Harianjogja.com, JAKARTA--Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Eko Putro Sandjojo menyebutkan sampai saat ini telah mengentaskan setidaknya 6.500 desa tertinggal.
"Dari sensus data BPS awal tahun lalu, kami berhasil mengentaskan 6.500 desa tertinggal dari target 5.000 desa," katanya di sela workshop Pengawasan Program Inovasi Desa di Jakarta, Kamis (4/7/2019).
Menurut dia, Kemendes PDTT ditargetkan mengentaskan sebanyak 5.000 desa tertinggal dan menciptakan 2.000 desa mandiri hingga akhir periode lima tahun ini. Artinya, kata dia, Kemendes PDTT telah melampaui target pengentasan desa tertinggal itu, termasuk penciptaan desa mandiri yang kini mencakup 2.700 desa.
Capaian-capaian lainnya, ia mencontohkan pengangguran terbuka di desa yang semakin sedikit, kemudian pendapatan per kapita masyarakat desa selama empat tahun belakangan naik hingga 50 persen.
Angka stunting, lanjut dia, juga turun dari sebelumnya 37,2% menjadi 30,7%, dan jika upaya bisa dilaksanakan secara konsisten maka kurang dari 10 tahun bisa bebas dari stunting. Meski demikian, Eko mengakui pekerjaan rumah (PR) yang dihadapi kementerian itu masih sangat banyak karena pengembangan desa tidaklah mudah.
"Kendalanya, pertama \'education\'. Rata-rata masyarakat desa kan tamatan sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama [SMP]," katanya.
BACA JUGA
Kedua, kata dia, perlu pendampingan agar program pengembangan desa berjalan, termasuk perlunya dukungan berbagai pihak untuk ikut mendampingi. Apalagi, kata dia, jumlah desa di Indonesia sangat banyak, mencapai 74.957 desa sehingga perlu peran serta banyak pihak, termasuk perguruan tinggi untuk ikut menggarap beraama.
"Kami bikin Fortides [Forum Perguruan Tinggi Untuk Desa] yang anggotanya 100 universitas. Tahun lalu, mereka ngirim 75.000 mahasiswa untuk kuliah kerja nyata [KKN] tematik," kata Eko.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
Share
Sunartono
Jurnalis Harian Jogja, bagian dari Bisnis Indonesia Group menulis untuk media cetak dan online
