Advertisement
Ada Ribuan Laporan Dugaan Pelanggaran Penerimaan CPNS 2018, Ini Beberapa Temuannya
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA – Dugaan pelanggaran atau malaadministrasi terjadi dalam penerimaan CPNS 2018.
Ombudsman Republik Indonesia menemukan banyaknya permasalahan yang berpotensi malaadministrasi selama pelaksana seleksi CPNS 2018. Pasalnya, terdapat 1.054 laporan yang telah diterima.
Advertisement
Dari laporan Ombudsman, paling banyak terjadi pada tahapan seleksi administrasi yang mencapai 949 laporan. Laporan yang diterima dalam seleksi tersebut kebanyakan soal pengiriman berkas fisik ke instansi yang dilamar. Padahal, seleksi CPNS telah menggunakan sistem online.
Selain itu, Ombudsman juga menemukan permasalahan instansi penyelenggara yang tidak menyebutkan persyaratan secara jelas dan spesifik. Contohnya pada formasi penghulu, hanya mencantumkan kualifikasi pendidikan S-1 hukum Islam, tanpa menyebutkan bahwa formasi tersebut dikhususkan untuk calon peserta laki-laki.
"Ada beberapa kasus yang ditemukan, misalnya soal formasi tentang KUA (formasi penghulu), itu yang pertamanya kan harus laki-laki, kedua harus Islam. Nah, itu ternyata di dalam syarat-syarat tidak tertera seperti itu," ujar Komisioner Ombudsman RI Laode Ida, di kantornya, Jakarta, Senin (3/12/2018).
Masalah lain, lanjutnya, berada di tahap administrasi yang tidak jelas penentuan istilah dalam rumpun keilmuan. Hal ini membuat peserta yang seharusnya memenuhi syarat sesuai formasi yang dibutuhkan menjadi tidak diloloskan pada tahap ini.
"Ada kasus yang menarik, di Sulawesi Tenggara itu ternyata data yang diumumkan terindikasi sebagian adalah mereka yang tidak lolos SKD (seleksi kompetensi dasar), karena ada perubahan nama, apalagi yang diumumkan berdasarkan alfabet ini," ungkapnya.
Terkait dengan seleksi kompetensi bidang (SKB) yang berlangsung Desember ini, Loude berpesan agar tidak ada penyalahgunaan kewenangan di daerah melalui oknum-oknum pejabat yang menangani tahapan itu.
"Jangan sampai ada penyalahgunaan kewenangan di daerah atau instansi berwenang melalui oknum-oknum pejabat yang menangani itu," pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Okezone.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Erupsi Lagi, Gunung Semeru Semburkan Awan Panas Guguran
- Ini Profil Keseharian Harvey Moeis Suami Sandra Dewi yang Terseret Korupsi PT Timah
- Perbaikan Jalur Pantura Demak-Kudus Ditarget Rampung Sebelum April 2024
- Gugatan Sengketa Pilpres, Mahfud MD Serukan Kembalian Maruah MK
- PGI Meminta Agar Kasus Kekerasan di Papua Diusut Tuntas
Advertisement
Advertisement
Mengenal Pendopo Agung Kedhaton Ambarrukmo, Kediaman Sultan Hamengku Buwono VII
Advertisement
Berita Populer
- Hakim Konstitusi Arief Hidayat Tak Terbukti Melanggar Kode Etik
- Masjid Agung Kota Bogor Diresmikan, Begini Kemegahannya
- Daop 2 Siapkan 24 Lokomotif-244 Kereta untuk Angkutan Lebaran 2024
- Viral Polisi Tembak dan Serang DC, APPI Jelaskan Duduk Permasalahannya
- Pemulangan Enam Jenazah ABK WNI dari Jepang Dilakukan Bertahap
- Tiga Hari Hilang, 6 Orang Korban Ambruknya Jembatan Baltimore Belum Ditemukan
- Kejagung Bongkar Kasus Korupsi PT Timah Menyeret Harvey Moeis, Ini Komentar Kementerian BUMN
Advertisement
Advertisement