Hasil Referendum: Kaledonia Baru Tetap Bersama Prancis

Harianjogja.com, JOGJA – Penduduk Kaledonia Baru memilih tetap menjadi bagian dari Republik Prancis. Ini adalah hasil referendum yang dilakukan untuk menentukan nasib negara kepulauan yang terletak di Samudera Pasifik tersebut.

Para pemilih di Kaledonia Baru dalam referendum ini diberi sebuah pertanyaan, "Apakah Anda ingin Kaledonia Baru mendapatkan kedaulatan penuh dan menjadi independen?"

Pemungatan suara yang berlangsung pada Minggu (4/11/2018) menunjukkan hasil 56,9% memilih 'Tidak' untuk kemerdekaan, sedangkan sisanya 43,1% menyetujui Kaledonia baru menjadi negara berdaulat.

Saluran televisi lokal NC La Iere sebagaimana diberitakan Reuters melaporkan tingkat partisipasi referendum mencapai 80%.

"Penduduk Kaledonia Baru memilih untuk tetap menjadi bagian dari Prancis, mereka telah memberi kepercayaan kepada Prancis, masa depan mereka, dan nilai-nilai yang mereka anut," kata Presiden Prancis Emmanuel Macron.

Referendum di Kaledonia Baru merupakan langkah menentukan nasib sendiri pertama di teritori kekuasaan Prancis sejak Djibouti, bekas daerah kekuasaan Prancis di Afrika, memutuskan untuk merdeka pada 1977.

Macron mengaku memahami kekecewaan penduduk yang menginginkan kemerdekaan, tapi dia menambahkan Prancis akan tetap menjamin kemerdekaan, kesetaraan, dan persaudaraan di Kaledonia Baru.

Kelompok prokemerdekaan mayoritas berasal dari kelompok etnis Kanak, sementara keturunan pendatang pada masa kolonial merupakan loyalis Prancis.

Tensi antara kedua kelompok selama satu dekade terakhir cenderung meningkat. Hasil jajak pendapat ini diperkirakan mendorong kelompok nasionalis mengajukan kembali referendum beberapa tahun mendatang.

Selama kunjungan Macron ke Kaledonia Baru Mei lalu, dia mengakui sisa penderitaan kolonisasi yang dirasakan etnis Kanak. Dia juga mengapresiasi usaha mereka dalam memperjuangkan otonomi.

Perekonomian Kaledonia Baru sangat bergantung pada subsidi Prancis yang mencapai US$1,48 miliar setiap tahunnya. Pemasukan teritori tersebut juga didukung hasil tambang nikel yang memegang 25% cadangan dunia dan dari sektor pariwisata.

Kawasan yang menjadi koloni Prancis pada 1853 itu menikmati otonomi yang luas, tetapi mereka sangat tergantung pada Prancis dalam hal pertahanan dan pendidikan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia