Mendagri Tito Usul Kepala Daerah Dapat Insentif dari PAD
Mendagri Tito Karnavian mengusulkan kepala daerah mendapat insentif dari PAD jika berhasil meningkatkannya. Aturan masih perlu dikaji bersama.
Pencermatan data pemilih. /Solopos-Burhan Aris Nugraha
Harianjogja.com, JAKARTA- Meski menolak hasil penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2019, kubu Prabowo Subianto tetap hadir di sidang pleno KPU.
Empat sekjen koalisi partai politik pangusung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menghadiri rapat pleno terbuka rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) tingkat nasional Pemilu 2019. Mereka datang untuk menolak penetapan DPT oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Wakil Direktur Data dan Informasi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Pipin Sopian mengatakan, kedatangan empat sekjen untuk menyampaikan keberatan atas penetapan KPU terkait DPT Pemilu 2019. Selain itu, mereka juga akan memberikan bukti atas penemuan 25 juta pemilih ganda.
"Komit empat sekjen ke sini untuk menyampaikan pertama, keberatan kami terhadap penetapan KPU terkait DPT tahun 2019. Jadi kami ingin menyampaikan bukti konkret bahwa kami benar mempunyai data 25 juta itu," kata Pipin di Kantor KPU, Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (5/9/2018).
Terkait hal itu, sebelumnya komisioner KPU, Viryan Aziz telah menjelaskan kalau hasil analisis yang diberikan PKS itu berdasarkan tiga elemen data yang mengacu pada Nomor Induk Kependudukan (NIK), nama dan tanggal lahir.
Sementara, sesuai permintaan Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dirdukcapil), empat angka terakhir dari 16 angka NIK pemilih diganti dengan tanda bintang untuk menjaga kerahasiaan data pribadi.
Untuk itu, dengan empat angka di belakang yang dirahasikan, maka sejumlah NIK memang menjadi sama. Sehingga menurutnya, hasil analisis sekjen koalisi partai pendukung Prabowo-Sandiaga yang menduga adanya pemilih ganda sebanyak 25 juta pemilih itu tidak terjadi.
Menanggapi hal itu, Pipin mengatakan kalau dalam menganalisis data pemilih tidak hanya membandingkan berdasarkan pada NIK semata, melainkan juga berdasarkan nama lengkap dan tanggal lahir pemilih.
"Betul asumsi itu bisa jadi benar kalo kami hanya menggunakan NIK dalam mengolah data. Tetapi kami membandingkan data itu antara NIK, nama lengkap pemilih dan tanggal lahir," pungkasnya.
Empat sekjen partai politik pangusung Prabowo - Sandiaga yang turut hadir yakni Sekjen Gerindra, Ahmad Muzani, Sekjen Demokrat Hinca Panjaitan, Sekjen PKS, Mustafa Kamal dan Sekjen PAN, Edy Suparno.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Suara
Mendagri Tito Karnavian mengusulkan kepala daerah mendapat insentif dari PAD jika berhasil meningkatkannya. Aturan masih perlu dikaji bersama.
PAN Bantul menargetkan kebangkitan pada Pemilu 2029 dengan tambahan tokoh lama, relawan hingga tingkat TPS, dan target enam kursi DPRD.
Sebanyak 656 personel gabungan disiagakan untuk mengamankan rangkaian Tipitaka Chanting dan Asalha Mahapuja 2570 BE/2026 di Candi Borobudur.
Prabowo meminta simulasi baru kenaikan harga minyak untuk menjaga APBN dan harga BBM subsidi tetap stabil hingga akhir 2026.
Sebanyak delapan SPPG di Gunungkidul belum beroperasi sehingga ribuan siswa masih menunggu penyaluran Program Makan Bergizi Gratis.
BRI Peduli menggelar kegiatan edukatif Hari Anak Nasional 2026 di enam sekolah penerima Program Ini Sekolahku.