Advertisement
KPK Masih Menghitung Kerugian Negara Akibat Gaji ASN Koruptor
Ilustrasi Korupsi
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA-Kerugian negara akibat gaji aparatur sipil negara (ASN) aktif yang telah menjadi terpidana perkara korupsi masih dihitung. Hal itu diungkapkan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo.
"Teman-teman masih menghitung itu. Belum tahu, belum tahu (jumlahnya)," kata Agus usai menghadiri pelantikan sembilan Gubernur/Wakil Gubernur oleh Presiden RI Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Rabu (5/9/2018).
Advertisement
Menurut Agus, penghentian gaji yang telah terpidana perkara korupsi ada di Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Kementerian Dalam Negeri.
KPK telah meminta kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) untuk segera memberhentikan tidak dengan hormat ASN aktif yang telah menjadi terpidana perkara korupsi.
BACA JUGA
Badan Kepegawaian Negara (BKN) mencatat terdapat 2.357 PNS aktif telah menjadi terpidana perkara korupsi. Sebanyak 2.357 data PNS itu pun telah diblokir BKN untuk mencegah potensi kerugian negara.
"Untuk pemblokiran berdampak pada proses kepegawaiannya, seperti kenaikan pangkat, promosi, dan mutasi menjadi terhenti," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Rabu.
Namun, kata dia, pembayaran gaji tidak dapat dihentikan sampai adanya keputusan pemberhentian PNS tersebut.
"Oleh karena itu, seharusnya para PPK harus segera menindaklanjuti pemblokiran ini dengan pemberhentian tidak dengan hormat. Kami minta para PPK tidak bersikap toleran atau kompromi dengan pelaku korupsi," ujar Febri.
Sebelumnya, BKN menemukan sejumlah 2.674 PNS terpidana korupsi dengan perincian 317 sudah diberhentikan tidak dengan hormat, sisanya 2.357 masih aktif sebagai PNS "Data ini terus akan berkembang sesuai dengan validasi dan tambahan data yang diperoleh," kata Kepala BKN Bima Haria Wibisana saat konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (4/9/2018).
BACA JUGA
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
PBB Peringatkan Dunia Kian Berbahaya Akibat Konflik
Hibah Pariwisata Sleman Diduga untuk Kampanye, Saksi Kaget
Bentrok Pakistan-Afghanistan Memanas, PBB Serukan Jalur Diplomasi
Eksekutif Produsen Drone Ditangkap, Diduga Terbangkan UAV ke Korut
Advertisement
OKI Kecam Perluasan Permukiman Israel di Wilayah Palestina
Mensos: Program Makan Bergizi Gratis untuk Lansia Masih Dimatangkan
Jepang Batasi Power Bank di Pesawat, Maksimal Dua Per Penumpang
Risiko Digital Anak Meningkat, Pemerintah Terapkan Regulasi Baru
BGN Sebut SPPG Terima Rp500 Juta per Hari untuk Program MBG
Advertisement
Anggota Komisi IX DPR Dorong Transparansi Program Makan Bergizi Gratis
Kronologi Penangkapan Koko Erwin, Penyuplai Narkoba ke Kapolres Bima
ASN Akan Ikuti Pelatihan Militer, Korps Marinir Siapkan Materi
Kasus TBC Malaysia 2026 Naik, Sabah Tertinggi
Xi Jinping Copot 9 Jenderal Militer dari Parlemen
Advertisement
Pakistan Umumkan Perang Terbuka Lawan Afghanistan
Berita Pilihan
- Bentrok Pakistan-Afghanistan Memanas, PBB Serukan Jalur Diplomasi
- Pengamat Dorong THR Dibayar H-14, Ini Alasannya
- 869 Ribu PBI JKN Aktif Lagi, Mensos Ungkap Skema Reaktivasi
- YouTuber Korea Klaim Dirinya Yesus, Raup Donasi Rp587 Miliar
- Bansos PKH dan BPNT Kuartal I 2026 Cair 90 Persen, Total Rp20 Triliun
Advertisement
Hasil Sidang Disiplin, Mantan Kapolresta Sleman Diberi Sanksi Teguran
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Komisi A DPRD DIY Dorong Reformasi Digital Layanan Publik
- Jukir Diserang Sajam di Jalan Godean, Pelaku Ditangkap
- Mahasiswa UNY Soroti Pelemahan Aktivis Lewat Mekanisme Administratif
- Calvin Verdonk Bantu Lille Lolos 16 Besar Liga Europa
- Jadwal KA Prameks Jogja-Kutoarjo, 27 Februari 2026
- Jadwal KA Bandara YIA Reguler dan Xpress Jumat 27 Februari 2026
- Cuaca DIY Jumat 27 Februari 2026: Seluruh Wilayah Alami Hujan Ringan
Advertisement
Advertisement
