Advertisement
Kader Satu Persatu Membelot ke Jokowi, Begini Jawaban Partai Demokrat
Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono menemui Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, di kediamanya Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta, Senin(30/7). - Suara.com/Oke Dwi Atmaja
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA- Meski Partai Demokrat secara resmi mendukung pasangan capres dan cawapres Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, namun tidak demikian dengan sebagian kadernya.
Sejumlah kader Partai Demokrat diketahui memutuskan untuk 'membelot' mendukung barisan petahana. Padahal, Partai Demokrat sudah memutuskan untuk mengusung bakal capres-cawapres Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno.
Advertisement
Beberapa kader Demokrat yang membelot itu seperti Deddy Mizwar (Demiz). Ia bahkan dipilih sebagai juru bicara pasangan bakal capres-cawapres Joko Widodo (Jokowi) dan Ma'ruf Amin. Selain Deddy, ada juga Gubernur Papua terpilih Lukas Enembe yang sudah terang-terangan menyatakan dukungannya pada Jokowi-Ma'ruf Amin.
Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Agus Hermanto memahami bahwa keputusan tersebut merupakan pilihan pribadi. Namun menurutnya, keputusan kedua kader Partai Demokrat itu tidak sesuai dengan keputusan partai.
"Apa yang dilakukan Pak Deddy Mizwar adalah tentunya pilihan dari Pak Deddy Mizwar itu sendiri, sehingga ini pun tidak sama dan bertentangan dengan apa yang menjadi pilihan partai politik," kata Agus di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Kamis (30/8/2018).
Agus menegaskan keputusan dua kader tersebut tentu sangat berisiko. Sebab, ia melihat Demiz masih aktif menghadiri beberapa event yang diselenggarakan Partai Demokrat.
"Semuanya pasti ada resiko karena Pak Deddy Mizwar dulu kan naik menjadi calon gubernur Jawa Barat dari Partai Demokrat. Bahkan saya beberapa kali melihat pada event-event partai Demokrat Pak Deddy Mizwar juga ada, sehingga kan otomatis Pak Deddy Mizwar menjadi kader Demokrat," tutur Wakil Ketua DPR itu.
Namun, Agus enggan membahas soal nasib kedua kader itu di Partai Demokrat. Dirinya menyerahkan seluruh kewenangan kepada Dewan Kehormatan Partai Demokrat.
"Kita lihat saja perjalanannya nanti, dan kewenangan kehormatan partai sehingga mahkamah kehormatan partai tentunya yang paling tepat melaksanakan atau menjawab seluruh permasalahan yang ada ini," pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Suara
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Bansos PKH dan BPNT Kuartal I 2026 Cair 90 Persen, Total Rp20 Triliun
- Kasus Perdagangan Bayi Lintas Daerah, Harga Tembus Rp80 Juta
- Sekjen Kemenaker Diperiksa KPK soal Kasus Sertifikat K3
- Sindikat SMS e-Tilang Palsu Dibongkar, WNA China Kendalikan Operasi
- KAI Buka Penjualan Tiket Kereta Ekonomi Kerakyatan Lebaran 2026
Advertisement
4.715 Siswa Jogja Bakal Terima Bantuan Pendidikan, Cair Maret 2026
Advertisement
Nawang Senja Jadi Spot Ngabuburit Favorit di Pantai Glagah
Advertisement
Berita Populer
- BPBD Bantul Pertahankan Status Siaga di Tengah Cuaca Ekstrem
- Putusan Dugaan Pelanggaran Etik Adies Kadir Diumumkan Pekan Ini
- Camilan Asin Sore Hari Bisa Picu Tekanan Darah Tinggi Diam-Diam
- Pemkab Bantul Terbitkan SE Larangan Gratifikasi Jelang Lebaran
- Warga Baciro Jogja Bangun Biopori Jumbo untuk Olah Sampah Daun
- Puluhan Ribu Peserta BPJS Nonaktif di Gunungkidul Diverifikasi Ulang
- Prediksi Persebaya vs PSM, Bajul Ijo Bidik Kebangkitan
Advertisement
Advertisement







