Advertisement
Kubu Jokowi Desak Bawaslu Usut Mahar Rp500 Miliar
Koalisi Joko Widodo bertemu. - Suara.com/Ria Rizki
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA- Isu mahar Rp500 miliar yang menerpa Cawapres Sandiaga uno didesak diusut oleh Bawaslu.
Sekretaris Jenderal PSI Raja Juli Antoni meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) berinisiatif menyelidiki kebenaran kabar adanya mahar politik alias politik transaksional yang dilakukan bakal calon wakil presiden Sandiaga Uno.
Advertisement
Sandiaga Uno dituding memberikan sejumlah uang kepada Partai Amanat Nasional dan Partai Keadilan Sejahtera, agar mendukungnya menjadi bakal cawapres pendamping Prabowo Subianto.
Ia disebut memberikan Rp 500 miliar ke setiap partai, sehingga total Rp 1 triliun untuk PAN serta PKS. Kabar itu kali pertama diungkapkan Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Andi Arief, Rabu (8/8/2018) pekan lalu.
BACA JUGA
Antoni mengatakan, adanya kabar mahar politik atau politik uang tersebut telah beredar luas di masyarakat dan sangat meresahkan. Bawaslu harus segera mengambil tindakan untuk mengklarifikasi kabar tersebut.
"Bawaslu sendiri harus punya inisiatif karena ini sudah beredar di masyarakat. Saya kira itu wajib diinvestigasi oleh Bawaslu, karena harapannya Bawaslu tetap adil dan beradab," kata Antoni saat ditemui di Hotel Oria, Jalan Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Senin (13/8/2018).
Antoni menjelaskan, Dalam mekanisme penindakan Bawaslu, terdapat dua cara yang berlaku, yakni pelaporan dan temuan.
Jika Bawaslu tidak memiliki inisiatif untuk menginvestigasi, maka ia akan mendorong aktivis dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) untuk melaporkan kasus dugaan mahar politik Sandiaga Uno itu.
Menurut Antoni, Bawaslu seharusnya sudah mulai memanggil pihak-pihak yang terlibat dalam kabar ini. Seperti politikus Andi Arief yang pertama kali menyebarkan isu dan juga memanggil Sandiaga Uno secara langsung untuk mengklarifikasi.
"Saya rasa bisa mulai memanggil kedua pasangan itu, panggil Andi Arief yang menyebarkan isu. Bawaslu memiliki tanggungjawab menjaga pemilu bebas dari politik uang," ungkapnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Suara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Korsel Protes Pesawat China-Rusia Masuk KADIZ
Bandara IKN Siap Layani Penerbangan Komersial Tahun Ini
BAKTI Pasang 30.017 Titik SATRIA-1 di Layanan Publik RI
Prabowo Temui Putin di Kremlin Bahas Hubungan RI-Rusia
Advertisement
KAI Cek Jalur Semarang-Grobogan Jelang Libur Nataru
Kronologi OTT KPK yang Jerat Bupati Lampung Tengah
BMKG Imbau Waspada Bibit Siklon 91S di Samudra Hindia
Bobby Bantah Isu Pemotongan Anggaran Bencana Sumut
Polda Lampung Sebut PT Minas Punya Izin Kayu Log dari Kemenhut
Advertisement
UEA hingga PBB Siap Bantu Penanganan Banjir Sumatra
Bupati Lampung Tengah Terjaring OTT KPK di Jakarta
Pelni Beri Diskon 20 Persen Tiket Nataru, Ini Syaratnya
BNPB Bantah Isu Penimbunan Bantuan di Aceh
Komnas HAM Dalami Penyebab Bencana Ekologis Sumatera
Advertisement
2.500 Desa Belum Terkoneksi Jadi Prioritas Digital 2026
Berita Pilihan
- Bareskrim Temukan Bukti Unsur Pidana Ilegal Logging Garoga Sumut
- Gubernur Jabar Ingatkan Bandung Raya Rawan Tenggelam
- PBNU: Rapat Pleno Hotel Sultan Tak Sah dan Langgar AD/ART
- Gunung Anak Krakatau Waspada, Polda Banten Minta Warga Siaga
- Bulog Pastikan Pengalihan Beras untuk Bencana Tak Ganggu Stok Nataru
Advertisement
Jadwal SIM Keliling Gunungkidul, Kamis 11 Desember 2025
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Jadwal DAMRI ke Bandara YIA, Rabu 10 Desember 2025
- Ade Tya Terseret Isu Putus Ari Lasso-Dearly, Ini Kronologinya
- Harga Cabai di Bantul Meroket Jelang Nataru, Produksi Turun
- Jadwal SIM Keliling di Kulonprogo, Rabu 10 Desember 2025
- Malaysia Ingin Kalahkan Vietnam di SEA Games
- Dishub Kulonprogo Gencarkan Ramp Check Jelang Nataru 2025
- Jadwal KA Bandara Jogja Hari Ini, Rabu 10 Desember 2025
Advertisement
Advertisement
