KPK Tegaskan Pengembalian Amplop Menhut Tak Hapus Pidana
KPK tegaskan pengembalian amplop oleh Menhut tidak menghapus pidana, penyidikan dugaan suap kawasan hutan Kuansing terus berjalan.
Koalisi Joko Widodo bertemu./Suara.com-Ria Rizki
Harianjogja.com, JAKARTA- Isu mahar Rp500 miliar yang menerpa Cawapres Sandiaga uno didesak diusut oleh Bawaslu.
Sekretaris Jenderal PSI Raja Juli Antoni meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) berinisiatif menyelidiki kebenaran kabar adanya mahar politik alias politik transaksional yang dilakukan bakal calon wakil presiden Sandiaga Uno.
Sandiaga Uno dituding memberikan sejumlah uang kepada Partai Amanat Nasional dan Partai Keadilan Sejahtera, agar mendukungnya menjadi bakal cawapres pendamping Prabowo Subianto.
Ia disebut memberikan Rp 500 miliar ke setiap partai, sehingga total Rp 1 triliun untuk PAN serta PKS. Kabar itu kali pertama diungkapkan Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Andi Arief, Rabu (8/8/2018) pekan lalu.
Antoni mengatakan, adanya kabar mahar politik atau politik uang tersebut telah beredar luas di masyarakat dan sangat meresahkan. Bawaslu harus segera mengambil tindakan untuk mengklarifikasi kabar tersebut.
"Bawaslu sendiri harus punya inisiatif karena ini sudah beredar di masyarakat. Saya kira itu wajib diinvestigasi oleh Bawaslu, karena harapannya Bawaslu tetap adil dan beradab," kata Antoni saat ditemui di Hotel Oria, Jalan Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Senin (13/8/2018).
Antoni menjelaskan, Dalam mekanisme penindakan Bawaslu, terdapat dua cara yang berlaku, yakni pelaporan dan temuan.
Jika Bawaslu tidak memiliki inisiatif untuk menginvestigasi, maka ia akan mendorong aktivis dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) untuk melaporkan kasus dugaan mahar politik Sandiaga Uno itu.
Menurut Antoni, Bawaslu seharusnya sudah mulai memanggil pihak-pihak yang terlibat dalam kabar ini. Seperti politikus Andi Arief yang pertama kali menyebarkan isu dan juga memanggil Sandiaga Uno secara langsung untuk mengklarifikasi.
"Saya rasa bisa mulai memanggil kedua pasangan itu, panggil Andi Arief yang menyebarkan isu. Bawaslu memiliki tanggungjawab menjaga pemilu bebas dari politik uang," ungkapnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Suara
KPK tegaskan pengembalian amplop oleh Menhut tidak menghapus pidana, penyidikan dugaan suap kawasan hutan Kuansing terus berjalan.
Pemkab Gunungkidul siap memfasilitasi minat investor Jepang untuk membangun pabrik kerajinan kulit, dengan menyediakan lahan 2 hektare di Kawasan Industri Semin
Pemkot Magelang meluncurkan SI LANDAK untuk menghadirkan layanan administrasi kependudukan hingga tingkat kelurahan secara cepat dan gratis.
Xiaomi siap luncurkan HyperOS 4 Agustus 2026! Klaim performa meningkat 40%, AI offline, dan transfer file 300% lebih cepat. Cek daftar perangkat yang kebagian!
BPOB dan BUMDesa Binangun Raharja bekerja sama mengelola sampah Borobudur Highland untuk mewujudkan zero waste dan ekonomi sirkular.
Pengumuman Seleksi Mandiri Bela Negara 1 UPN Yogyakarta diundur dari 8 Juli ke 15 Juli 2026 akibat kendala teknis. Panitia minta maaf dan siapkan layanan inform