Di Sragen, Polisi Usut Dugaan Curang Seleksi Perdes

Harianjogja.com, SRAGEN—Polres Sragen, Jawa Tengah membentuk tiga tim investigasi yang dipimpin Kasatreskrim AKP Yuli Munasoni untuk mengumpulkan data dan bahan keterangan terkait dengan dugaan transaksional dan indikasi kecurangan dalam proses seleksi perangkat desa (perdes).

Polres masih mempelajari beberapa temuan di lapangan. Kapolres Sragen AKBP Arif Budiman saat ditemui wartawan di Mapolres Sragen, Sabtu (11/8/2018), mengatakan tiga tim tersebut sudah dibentuk Polres Sragen sejak Senin (6/8/2018) lalu.

Tim investigasi itu bergerak terus ke sejumlah wilayah di Bumi Sukowati untuk menjaring infomasi dari masyarakat terkait pengisian perdes.

“Informasi terkait dengan dugaan transaksional dalam seleksi perdes yang digali tim itu. Semalam juga dilakukan evaluasi atas temuan-temuan yang didapat di lapangan. Progresnya masih berjalan. Kami mengimbau masyarakat kalau ada hal-hal yang mencurigakan dan bisa dijadikan alat bukti segera sampaikan ke tim ini sebagai sarana untuk membuka tabir kebenaran,” ujar Arif.

Kapolres mengapresiasi masyarakat yang berani melaporkan indikasi-indikasi dalam pengisian perdes ke Polres Sragen. Selama ini, Kapolres menerima informasi ada sebagian masyarakat yang enggan menyampaikan hal itu.

“Saya mendorong masyarakat melapor ke Polres. Boleh datang langsung atau laporan lewat Whatsapp atau SMS [short message service]. Kami akan merahasiakan identitasnya. Selama ini sudah ada laporan yang masuk tetapi laporan itu belum didukung dengan data dan bukti autentik,” tambahnya.

Kapolres menilai subtansi laporan yang disampaikan masih dalam kategori testimonium de auditu atau kesaksian menurut kata orang. Dia berharap masyarakat yang melihat, mendengar, atau mengetahui secara langsung indikasi transaksional dalam seleksi perdes bisa lapor ke Polres.

Arif sudah mendengar para calon perdes akan mendatangi Kantor Pemkab Sragen. Dia menyarankan masyarakat yang mau menyampaikan aspirasi supaya menggunakan cara-cara yang baik dan tidak melanggar hukum.

“Kalau masyarakat kooperasi, saya berharap masyarakat menyampaikan permasalahan pengisian perdes ke pihak yang berkompeten. Pemasalahan yang disampaikan sesuai koridor, yakni koridor penindakan [pidana] dan pelanggaran administrasi. Masyarakat harus bisa memilah permasalahan secara komprehensif sesuai temuan di lapangan,” tuturnya.

Perwakilan calon perdes di Desa Jambangan, Kecamatan Mondokan, Sragen, Enggin Almusyafa, mewakili para calon perdes di desanya menyatakan penolakan atas hasil tes penjaringan dan penyaringan secara tertulis dan bermeterai Rp6.000.

Surat tersebut disampaikan kepada ketua panitia penjaringan dan penyaringan perdes Jambangan pada Jumat (10/8/2018). Surat penolakan ditandatangani Enggin bersama delapan calon perdes lainnya.

“Iya surat itu sudah disampaikan ke panitia desa. Kami menilai panitia desa dalam pelaksanaan seleksi tidak sesuai jadwal. Dalam pelaksaaan uji kompetensi juga ditemukan indikasi kejanggalan, seperti CAT [computer assisted test] diindikasikan tidak sesuai standar, ada dugaan pengondisian terhadap beberapa calon perdes, dan meja tes sudah ditentukan sehingga diduga memungkinkan terjadi kecurangan,” ujarnya.

Atas dasar temuan itulah, Enggin mewakili teman-temannya menuntut supaya lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat (LPPM) terkait mencabut hasil tes kemudian diadakan tes ulang oleh LPPM terkait. Selain itu, Enggin juga meminta pihak berwajib menyelidiki adanya indikasi-indikasi tersebut.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber : Solopos