Fahri Hamzah Gerah, Anggaran Gedung DPR Rp601 Miliar Belum Cair

Harianjogja.com, JAKARTA- Anggota DPR RI mulai gerah lantaran anggaran senilai ratusan miliar untuk pembangunan gedung dewan belum cair.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menagih anggaran senilai Rp601 miliar yang sudah disepakati dalam APBN 2018 untuk proyek pembangunan gedung baru. Pasalnya, sudah masuk bulan keempat belum ada kejelasan terkait pencairan anggaran tersebut.

“Katanya uangnya [anggaran Gedung DPR] terpakai untuk pesta IMF [International Monetary Fund] di Bali. Saya dengar gitu,” kata Wakil Ketua DPR Koordinator Kesejahteraan Rakyat sekaligus Tim Implementasi Reformasi DPR Fahri Hamzah di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (20/4/2018).

Dia mengaku memang tidak mempunyai bukti bahwa anggaran untuk DPR terpakai untuk acara IMF World Bank Annual Meeting di Bali untuk pertengahan Oktober 2018 mendatang, yang anggarannya mencapai Rp1 triliun.

Namun justru DPR yang kena imbas hujatan di masyarakat, sementara pembangunan gedung belum pernah terealisasi. “Ya, buktinya kami enggak dikasih [anggaran]. Kami kena fitnahnya sudah berkali-kali, buktinya uangnya enggak ada, tiba-tiba keluar untuk IMF di Bali Rp1 triliun, for nothing gitu loh,” sesalnya.

Fahri menegaskan, pembangunan gedung baru DPR ini bukan semata-mata untuk anggota DPR, tapi juga untuk seluruh rakyat Indonesia, serta untuk masa depan demokrasi Indonesia. Sementara itu, gedung yang ada sudah tidak layak digunakan dan berbahaya karena kelebihan kapasitas.

“Sudah kaya gitu tuh, lihat tuh ruangannya. Camat saja masih hebat ruangannya. Jadi untuk demokrasi enggak mau. Untuk orang asing saja Rp1 triliun,” kritiknya.
Dia mengatakan jika memang pemerintah enggan menganggarkan, semestinya alokasi untuk pembangunan gedung baru itu tidak masuk ke neraca keuangan Kementerian Keuangan [Kemenkeu]. Sementara uangnya juga dipegang oleh pemerintah, DPR hanya membahas.

Tapi selama ini hanya DPR yang selalu dikritik tajam oleh publik, faktanya sudah banyak anggota dewan menjadi korban terjebak dalam lift bahkan pernah beberapa kali lift jatuh di gedung yang sekarang ditempati.

“Ya, kalau enggak dicairkan tetap enggak jadi apa-apa, cuma ada di angka. Itu kan urusannya pemerintah, jangan tanya DPR lagi dong,” tandasnya. Sementara itu, Ketua DPR Bambang Soesatyo mengatakan DPR akan menyurati kembali pemerintah terkait perizinan pembangunan gedung baru DPR dan alun-alun demokrasi yang sudah dianggarkan dalam anggaran belanja dewan di APBN 2018 sebesar Rp601 miliar.

“Terkait adanya penambahan keanggotaan DPR berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MD3 [MPR, DPR, DPD, dan DPRD] maka hal tersebut berimplikasi terhadap kebutuhan ruang kerja bagi penambahan anggota DPR,” kata Bambang di Gedung DPR.

Kemudian, lanjutnya, hasil audit pemeriksaan kelayakan gedung Nusantara I DPR RI oleh Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menyatakan bahwa Gedung DPR saat ini sudah tidak memadai dan kelebihan kapasitas.

Kemudian, lanjut politikus Partai Golkar itu, dalam pagu indikatif Rancangan APBN 2019, DPR berencana mengajukan anggaran lagi sebagai kelanjutan pembangunan gedung DPR tahun anggaran 2018. Jika pemerintah tidak memberikan izin pembangunan gedung DPR pada tahun anggaran 2018 ini, DPR akan mempertimbangkan untuk tidak meneruskan pengajuan anggaran lanjutan pembangunan gedung DPR tersebut di pagu indikatif RAPBN 2019. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber : Antara