Kabar Baik, 33,2 Juta Keluarga Kembali Terima Beras Gratis 10 Kg
Pemerintah kembali menyalurkan bantuan pangan beras kepada 33,2 juta keluarga penerima manfaat selama Juli hingga September 2026. Setiap keluarga akan menerima
Jemaah haji - Freepik
Harianjogja.com, JOGJA—Pemerintah Arab Saudi mulai memberlakukan sistem elektronik untuk pengajuan izin masuk ke Makkah bagi pekerja residen selama musim haji tahun ini. Kebijakan ini menjadi langkah baru dalam mempermudah akses tanpa harus datang langsung ke kantor imigrasi.
Direktorat Jenderal Paspor Arab Saudi mengumumkan bahwa layanan tersebut telah terintegrasi dengan fitur “Izin Masuk Makkah” yang dapat diakses secara daring melalui platform Absher dan Muqeem.
Dengan sistem ini, proses pengajuan izin kini bisa dilakukan sepenuhnya secara digital, sehingga memangkas waktu dan prosedur administratif yang sebelumnya membutuhkan kunjungan fisik.
Platform Absher Individuals digunakan untuk penerbitan izin bagi sejumlah kategori, seperti warga negara anggota Dewan Kerja Sama Teluk, pemegang Premium Residency, investor, ibu warga Saudi, pekerja rumah tangga, serta anggota keluarga non-Saudi.
Sementara itu, portal Muqeem diperuntukkan bagi karyawan perusahaan yang berbasis di Makkah maupun pekerja yang memiliki kontrak kerja selama musim haji 1447 Hijriah.
Sebagai informasi, Dewan Kerja Sama Teluk yang dibentuk pada 1981 terdiri dari enam negara, yakni Arab Saudi, Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, dan Uni Emirat Arab.
Digitalisasi layanan ini diharapkan mampu meningkatkan efisiensi pengelolaan izin selama musim haji, sekaligus mendukung kelancaran mobilitas pekerja di kawasan suci Makkah.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
Pemerintah kembali menyalurkan bantuan pangan beras kepada 33,2 juta keluarga penerima manfaat selama Juli hingga September 2026. Setiap keluarga akan menerima
Rupiah menguat ke Rp18.091 per dolar AS setelah S&P Global Ratings mempertahankan peringkat kredit Indonesia dan memproyeksikan ekonomi tetap tumbuh.
Pembangunan Sekolah Rakyat Tahap II di 20 kabupaten dan kota rampung menjelang MPLS Tahun Ajaran 2026/2027 dan siap digunakan.
DPR menegaskan PPPK tidak bisa dirumahkan meski ada efisiensi anggaran dan meminta pemerintah daerah mencari solusi tanpa mengurangi hak pegawai.
Polisi menyelidiki ledakan di MAN 3 Padang yang diduga melibatkan seorang pelajar. Tidak ada korban jiwa dan motif masih didalami.
DPR mempercepat pembahasan RUU Ketenagakerjaan dengan menyerap masukan saat reses agar target pengesahan pada 2026 sesuai putusan MK tercapai.