Luhut Usulkan Unsur Kerugian Negara dalam UU Tipikor Dikaji Ulang, Ini Respons KPK
Luhut mengusulkan penyesuaian definisi korupsi merujuk UNCAC. KPK menolak penghapusan total unsur kerugian negara dan membuka opsi delik pemberatan.
Ilustrasi vaksinasi - Freepik
Harianjogja.com, JAKARTA—Lonjakan kasus campak di sejumlah wilayah membuat tenaga kesehatan menjadi kelompok yang diprioritaskan untuk vaksinasi. Pemerintah menargetkan perlindungan bagi nakes yang berisiko tinggi tertular saat menangani pasien.
Langkah ini difokuskan di 14 daerah dengan kasus campak tertinggi, seiring munculnya Kejadian Luar Biasa (KLB) di beberapa wilayah.
Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kemenkes, Lucia Rizka Andalusia, menyebut program ini menyasar 39.212 tenaga medis dan 223.150 tenaga kesehatan.
“Kemudian juga ditambah dengan 28.321 dokter umum dan dokter gigi yang sedang internship di seluruh Indonesia,” ujarnya, Rabu (8/4/2026).
Ia menjelaskan, vaksin campak selama ini diwajibkan untuk anak melalui tiga tahap pemberian, yakni usia 9 bulan, 18 bulan, dan saat kelas 1 SD.
Namun dalam kondisi KLB, pemerintah melakukan Outbreak Response Immunization (ORI) di wilayah dengan kasus tinggi untuk menekan penularan.
“Nah tentunya dengan adanya KLB ini potensi penularan kepada orang berisiko tinggi dalam hal ini para nakes, yang terutama yang bekerja langsung dengan pasien ini mengalami risiko tinggi terkait dengan penularan ini,” katanya.
Untuk mendukung langkah tersebut, pemerintah juga mendapatkan izin dari Badan Pengawas Obat dan Makanan terkait perluasan penggunaan vaksin campak produksi Bio Farma bagi orang dewasa.
Saat ini, ketersediaan vaksin MR secara nasional mencapai sekitar 9,8 juta dosis, dengan ketahanan stok sekitar 5,5 bulan.
Distribusi dan kualitas vaksin dipantau secara real-time melalui sistem SMILE (Sistem Monitoring Imunisasi dan Logistik secara Elektronik), dari tingkat provinsi hingga puskesmas.
Kemenkes juga akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk mempercepat pelaksanaan vaksinasi, terutama bagi tenaga kesehatan di wilayah rawan.
Di sisi lain, masyarakat tetap diingatkan untuk memastikan anak mendapatkan imunisasi lengkap sejak dini.
Menurut Lucia, vaksinasi yang diberikan sejak kecil seharusnya mampu memberikan perlindungan jangka panjang, meski masih ditemukan anak yang belum mendapatkan imunisasi lengkap.
Ia mengimbau orang tua tidak menunda imunisasi anak untuk mencegah risiko penularan di masa mendatang.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
Luhut mengusulkan penyesuaian definisi korupsi merujuk UNCAC. KPK menolak penghapusan total unsur kerugian negara dan membuka opsi delik pemberatan.
Kemenkeu menilai kepercayaan investor SBN masih terjaga meski yield obligasi pemerintah tenor 10 tahun naik ke 7,4% di tengah gejolak pasar.
Pemprov Jawa Tengah menutup sementara jalur pendakian lima gunung menyusul karhutla di Lawu, Sumbing, dan Pakuwaja. Kebakaran Lawu mencapai 230 hektare.
RSJ Grhasia DIY menyiapkan inovasi SIAP Farmasi untuk mempermudah akses obat pasien rawat jalan melalui layanan pengantaran yang aman dan terpantau
Inspeksi mobil sebelum dijual membantu perusahaan mengetahui kondisi aktual armada, memetakan kebutuhan perbaikan, dan menentukan langkah penjualan.
BRAN menargetkan penyusunan SOTK rampung dalam 100 hari kerja dan menjajaki kerja sama dengan Komnas HAM untuk menangani konflik agraria.