Kebijakan WFH Diumumkan Besok, Arah Penghematan Energi Menguat

Harianjogja.com, JAKARTA— Kepastian kebijakan bekerja dari rumah atau work from home (WFH) untuk aparatur sipil negara segera diumumkan dalam waktu dekat. Pemerintah menyiapkan langkah ini sebagai bagian dari upaya menekan konsumsi energi di tengah dinamika global.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut pengumuman resmi kebijakan tersebut kemungkinan disampaikan pada Selasa (31/3/2026). Ia menegaskan belum akan membeberkan detail sebelum keputusan resmi dirilis.

“Sabar saja, itu saya dengar kemungkinan besar, kemungkinan, ya, akan disampaikan resmi besok. Jadi, saya enggak mau mendahului,” ujar Tito di kompleks parlemen di Senayan, Jakarta, Senin (30/3/2026).

Tito memastikan Kementerian Dalam Negeri akan menindaklanjuti kebijakan ini dengan imbauan teknis kepada pemerintah daerah agar pelaksanaannya berjalan seragam.

“Iya, pasti ada (imbauan ke pemda),” ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto telah menyampaikan kebijakan WFH akan diumumkan sebelum akhir Maret. Skema yang disiapkan mencakup penerapan satu hari kerja dari rumah setiap pekan bagi ASN, termasuk PNS dan PPPK.

Untuk sektor swasta, kebijakan ini tidak bersifat wajib, melainkan berupa imbauan agar dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing perusahaan.

Langkah ini diambil sebagai respons terhadap tekanan harga energi global, terutama untuk menekan konsumsi bahan bakar minyak melalui pengurangan mobilitas harian.

Produktivitas Dinilai Tetap Terjaga

Di sisi lain, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai kebijakan WFH tidak akan mengganggu produktivitas ekonomi nasional jika diterapkan secara selektif.

"Enggak (mengganggu), kalau kita pilih dengan cermat. Kalau kita pilih Jumat, jadi pasti ada penghematan BBM berapa persen lah, saya nggak tahu detailnya karena bisa berubah-ubah tergantung harga minyak," ujarnya di kompleks Istana Kepresidenan di Jakarta.

Ia menjelaskan sektor strategis seperti industri manufaktur dan layanan publik tetap akan berjalan normal karena tidak semua jenis pekerjaan dapat dilakukan secara jarak jauh.

Selain itu, penerapan WFH dinilai berpotensi menekan konsumsi bahan bakar minyak seiring berkurangnya mobilitas masyarakat, meskipun besaran penghematan akan bergantung pada fluktuasi harga energi global.

Dengan rencana kebijakan ini, pemerintah berupaya menjaga keseimbangan antara efisiensi energi dan keberlanjutan aktivitas ekonomi nasional di tengah situasi global yang dinamis.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Antara