Advertisement
Pemerintahan Prabowo Tegaskan Tak Ada Revisi UU KPK
Gedung KPK / Antara
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—Pemerintah menegaskan tidak ada rencana revisi UU KPK di tengah isu publik dan wacana perubahan regulasi antikorupsi yang dikaitkan dengan OECD.
Penegasan tersebut disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi usai menghadiri rapat koordinasi bencana Sumatera di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu, ketika menjawab pertanyaan wartawan mengenai isu revisi Undang-Undang (UU) tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Advertisement
"Nggak ada, tidak ada membahas sama sekali mengenai itu," kata Prasetyo.
Menurut dia, pemerintah tidak memiliki agenda maupun pembahasan internal terkait revisi UU KPK, meskipun belakangan muncul berbagai spekulasi dan isu yang berkembang di ruang publik. Ia memastikan hingga saat ini tidak ada langkah yang mengarah pada perubahan regulasi tersebut.
BACA JUGA
Selain itu, ia juga menegaskan bahwa isu tersebut tidak berkaitan dengan pernyataan Presiden ke-7 Joko Widodo yang sebelumnya menginginkan agar UU KPK dikembalikan ke versi lama.
"Apa hubungannya ini dengan Pak Jokowi? Enggak ada, belum ada (revisi UU KPK)," kata dia.
Sebelumnya, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto menyampaikan bahwa revisi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) menjadi salah satu prasyarat agar Indonesia dapat masuk dalam keanggotaan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).
Menurut Setyo, aksesi terhadap Konvensi Anti-Suap OECD bukan sekadar agenda diplomatik, melainkan momentum strategis untuk memperbarui hukum nasional agar selaras dengan standar antikorupsi internasional. Dengan penyesuaian regulasi tersebut, Indonesia dinilai dapat memperkuat komitmen pemberantasan korupsi sekaligus memenuhi standar global yang menjadi bagian dari proses aksesi OECD, yang hingga kini masih menjadi pembahasan di tingkat kebijakan nasional.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Banpres UMKM Sumatra Disiapkan, 200.000 Pelaku Usaha Disasar
Ramadan Hijau di Istiqlal, Menag Tekankan Spirit Lembut
Investigasi Banjir Bandang Guci Tegal, Mensesneg Buka Suara
Reaktivasi PBI-JK 2026: Kemensos Perketat Verifikasi
Advertisement
Dugaan Kekerasan Seksual Sastrawan Dilaporkan ke Polisi
Pemerintahan Prabowo Tegaskan Tak Ada Revisi UU KPK
Respons IMF, Menkeu Fokus Tutup Kebocoran Pajak
MKD DPR Pastikan Proses Adies Kadir Jadi Hakim MK Sesuai Aturan
THR ASN Mulai Cair Awal Ramadhan, Anggaran Rp55 Triliun
Advertisement
Pagar Rumah Jusuf Kalla Ditabrak Mobil, Diduga Pengemudi Mabuk
KPK Ungkap Rp5 Miliar dalam Lima Koper Disimpan di Safe House
Vape Disebut Pintu Masuk Narkoba, Ini Penjelasan BNN
Tak Terpusat di Tol, Pantura dan Pansela Bisa Jadi Alternatif Mudik
Kasus Anak Mengakhiri Hidup Jadi Alarm Perlindungan Anak
Advertisement
80 Negara Tekan Israel Hentikan Ekspansi Tepi Barat
Berita Pilihan
Advertisement
Ratusan Warga Bantul Daftar Kerja Luar Negeri Setiap Tahun
Advertisement
Wamenpar Dorong Prambanan Shiva Festival Jadi Agenda Unggulan
Advertisement
Berita Populer
- Masjid Gedhe Kauman dan Masjid Jogokariyan Mulai Tarawih Lebih Awal
- Gunung Semeru Erupsi 800 Meter, Status Siaga Level III
- Bapanas Susun Perpres Penyelamatan Pangan 2026
- Awal Ramadan 1447 H di Arab Saudi Resmi 18 Februari 2026
- Semarang-Purwodadi Lumpuh Akibat Banjir Grobogan, Ini Jalur Alternatif
- Jadwal KRL Jogja-Solo Rabu 18 Februari 2026, Tarif Rp8.000
- Jadwal KRL Solo-Jogja Awal Ramadan 18 Februari 2026, Tarif Rp8.000
Advertisement
Advertisement
