Kubu Militer Myanmar Klaim Menang Mayoritas di Pemilu Junta

Harianjogja.com, JAKARTA— Kubu pro-militer Myanmar mengklaim meraih suara mayoritas dalam pemilihan umum yang diselenggarakan junta. Klaim tersebut disampaikan media Jepang Kyodo pada Jumat (16/1/2026), mengutip laporan Komisi Pemilihan Myanmar.

Junta menyebut pemilu ini sebagai langkah pemulihan demokrasi. Namun, komunitas internasional menilai proses tersebut tidak lebih dari sekadar sandiwara politik di tengah konflik berkepanjangan.

Pemilu yang digelar dalam tiga fase sejak Desember itu diperkirakan akan membuka jalan bagi terpilihnya presiden yang mendapat dukungan penuh militer melalui sidang parlemen pada Maret mendatang. Kepala junta, Jenderal Senior Min Aung Hlaing, atau salah satu loyalisnya disebut berpeluang besar menduduki jabatan tersebut.

Berdasarkan hasil resmi yang dirilis media pemerintah pada Jumat, Partai Persatuan Solidaritas dan Pembangunan (USDP)—kubu politik yang didukung junta—mendapat 167 dari 422 kursi yang diperebutkan dalam parlemen bikameral.

Dengan tambahan 25% kursi parlemen yang secara konstitusional dialokasikan untuk militer, kekuatan pro-militer secara keseluruhan mengumpulkan 333 kursi.

Jumlah awal kursi di dua majelis parlemen adalah 664 kursi. Namun pemungutan suara tidak dilakukan di 76 daerah pemilihan yang berada di luar kendali junta dengan alasan keamanan. Kondisi ini membuat jumlah anggota legislatif hasil pemilu berkurang menjadi 588 kursi, sehingga ambang batas mayoritas sederhana turun menjadi 295 kursi.

USDP dipastikan menguasai mayoritas sejak tahap kedua pemilu yang digelar Minggu (11/1), mencakup pemungutan suara di 100 kecamatan. Pada fase pertama, pemilu berlangsung di 102 kecamatan. Putaran ketiga direncanakan pada 25 Januari di 63 kecamatan tambahan. Hasil resmi final diperkirakan terbit akhir Januari atau awal Februari.

Pemilu ini merupakan pemungutan suara pertama sejak kudeta militer Februari 2021, yang menggulingkan dan memenjarakan pemimpin sipil terpilih Aung San Suu Kyi, serta memicu perang saudara brutal yang masih berlangsung.

Partai Suu Kyi, Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD), yang sebelumnya menang telak pada pemilu 2020, dibubarkan junta dua tahun setelah kudeta. Sejak itu, sistem pemilu telah direvisi signifikan dibandingkan sistem yang digunakan pada 2020.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber : Antara