Advertisement
KPK Geledah Kantor DJP Kemenkeu Terkait Kasus Suap Pajak
Gedung KPK / Antara
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah Kantor Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan di Jakarta dalam penyidikan dugaan suap pemeriksaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Utara.
“Benar. Satgas sedang melakukan penggeledahan di Kantor DJP,” ujar Ketua KPK Setyo Budiyanto kepada para jurnalis di Jakarta, Selasa (13/1/2026).
Advertisement
Penggeledahan tersebut berkaitan dengan penyidikan dugaan suap dalam proses pemeriksaan pajak di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Jakarta Utara pada periode 2021–2026.
Dalam rangkaian penyidikan pekan ini, KPK juga lebih dahulu menggeledah Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Utara pada 12 Januari 2026.
Sebelumnya, KPK menggelar operasi tangkap tangan (OTT) pertama pada 2026 yang berlangsung pada 9–10 Januari 2026 dan mengamankan delapan orang.
Pada 9 Januari 2026, KPK menyatakan OTT tersebut berkaitan dengan dugaan pengaturan pajak di sektor pertambangan. Dua hari kemudian, tepatnya pada 11 Januari 2026, KPK menetapkan lima orang sebagai tersangka.
Kelima tersangka itu adalah Kepala KPP Madya Jakarta Utara Dwi Budi (DWB), Kepala Seksi Pengawas dan Konsultasi KPP Madya Jakarta Utara Agus Syaifudin (AGS), Tim Penilai KPP Madya Jakarta Utara Askob Bahtiar (ASB), konsultan pajak Abdul Kadim Sahbudin (ABD), serta Staf PT Wanatiara Persada Edy Yulianto (EY).
Dalam konstruksi perkara, Edy Yulianto diduga menjadi pihak pemberi suap kepada pegawai KPP Madya Jakarta Utara senilai Rp4 miliar. Uang tersebut diberikan untuk menurunkan nilai kekurangan pajak bumi dan bangunan (PBB) periode pajak 2023, yang semula sekitar Rp75 miliar menjadi Rp15,7 miliar.
Langkah penggeledahan di Kantor DJP Kemenkeu menegaskan bahwa penyidikan kasus suap pajak ini terus berkembang dan menjadi perhatian serius KPK dalam upaya pemberantasan korupsi di sektor perpajakan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Bentrok Pakistan-Afghanistan Memanas, PBB Serukan Jalur Diplomasi
Eksekutif Produsen Drone Ditangkap, Diduga Terbangkan UAV ke Korut
OKI Kecam Perluasan Permukiman Israel di Wilayah Palestina
Mensos: Program Makan Bergizi Gratis untuk Lansia Masih Dimatangkan
Advertisement
Jepang Batasi Power Bank di Pesawat, Maksimal Dua Per Penumpang
Risiko Digital Anak Meningkat, Pemerintah Terapkan Regulasi Baru
BGN Sebut SPPG Terima Rp500 Juta per Hari untuk Program MBG
Anggota Komisi IX DPR Dorong Transparansi Program Makan Bergizi Gratis
Kronologi Penangkapan Koko Erwin, Penyuplai Narkoba ke Kapolres Bima
Advertisement
ASN Akan Ikuti Pelatihan Militer, Korps Marinir Siapkan Materi
Kasus TBC Malaysia 2026 Naik, Sabah Tertinggi
Xi Jinping Copot 9 Jenderal Militer dari Parlemen
Pakistan Umumkan Perang Terbuka Lawan Afghanistan
Komisi III DPR Dukung Kejagung Hentikan Kasus Guru Honorer
Advertisement
Pengamat Dorong THR Dibayar H-14, Ini Alasannya
Berita Pilihan
- Bentrok Pakistan-Afghanistan Memanas, PBB Serukan Jalur Diplomasi
- Pengamat Dorong THR Dibayar H-14, Ini Alasannya
- 869 Ribu PBI JKN Aktif Lagi, Mensos Ungkap Skema Reaktivasi
- YouTuber Korea Klaim Dirinya Yesus, Raup Donasi Rp587 Miliar
- Bansos PKH dan BPNT Kuartal I 2026 Cair 90 Persen, Total Rp20 Triliun
Advertisement
THR Bermasalah? Disnaker Bantul Siapkan Posko Pengaduan
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- PSIM Jogja Waspadai Efek Pelatih Baru PSBS di Tengah Jadwal Padat
- Skor Thailand vs Malaysia 8-0, Indonesia ke Semifinal AFF Futsal Putri
- Pengamat Dorong THR Dibayar H-14, Ini Alasannya
- Pemkab Sleman Perkuat Intervensi Kemiskinan hingga Tingkat Kapanewon
- Grab Pastikan Bonus Hari Raya Mitra Pengemudi Cair Sebelum Lebaran
- Raperda Usaha Kecil Disiapkan, DPRD DIY Perkuat Ekonomi Rakyat
- Uji Konsistensi, PSS Sleman Tantang Persela di Surajaya
Advertisement
Advertisement
