Mendagri Dorong Pemda Kejar Realisasi APBD Jelang Akhir Tahun

Harianjogja.com, JAKARTA—Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (pemda) segera membenahi tata kelola keuangan daerah guna mengejar target realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menjelang akhir tahun anggaran 2025.

Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri per 30 November 2025, total realisasi pendapatan provinsi, kabupaten, dan kota secara nasional tercatat mencapai Rp1.200 triliun atau 88,35 persen. Sementara realisasi belanja daerah baru menyentuh Rp1.082 triliun atau 75,43 persen.

Tito berharap capaian tersebut terus meningkat hingga penutupan tahun anggaran. Ia membandingkan dengan capaian pada akhir Desember 2024 lalu, ketika realisasi pendapatan daerah mencapai Rp1.367 triliun atau 97,29 persen, sedangkan realisasi belanja sebesar Rp1.365 triliun atau 91,72 persen.

“Mudah-mudahan di akhir Desember nanti angkanya bisa lebih baik dan lebih tinggi,” kata Tito saat memimpin Rapat Evaluasi Realisasi APBD Tahun 2025 yang digelar secara virtual dari Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Jumat (26/12/2025).

Tito menegaskan, realisasi belanja pemerintah daerah memiliki peran krusial dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Tingginya belanja daerah akan meningkatkan peredaran uang di masyarakat, memperkuat daya beli, serta mendorong konsumsi rumah tangga.

Menurutnya, konsumsi rumah tangga merupakan salah satu kontributor utama pertumbuhan ekonomi nasional. Selain itu, belanja pemerintah daerah juga berfungsi sebagai stimulus agar sektor swasta tetap bergerak dan produktif.

Daerah Tertinggi dan Terendah

Dalam rapat tersebut, Mendagri turut memaparkan daerah dengan capaian realisasi APBD tertinggi dan terendah hingga 30 November 2025. Ia mengapresiasi daerah dengan kinerja penyerapan anggaran yang baik, sekaligus mengingatkan daerah dengan realisasi rendah agar segera melakukan pembenahan.

Sepuluh provinsi dengan realisasi pendapatan tertinggi adalah Bali, Kalimantan Selatan, Daerah Istimewa Yogyakarta, Gorontalo, Maluku Utara, Jawa Timur, Papua Selatan, Kalimantan Barat, Papua Barat Daya, dan Sumatera Barat.

Sementara itu, di tingkat kabupaten, realisasi tertinggi dicatat oleh Sumbawa Barat, Tanah Laut, Hulu Sungai Selatan, Tanah Bumbu, Banjar, Hulu Sungai Utara, Tabalong, Bojonegoro, Batang, dan Tana Tidung. Untuk tingkat kota, capaian tertinggi diraih Banjarbaru, Banjarmasin, Denpasar, Solok, Pekalongan, Bukittinggi, Payakumbuh, Tangerang Selatan, Kediri, dan Tangerang.

Adapun sepuluh provinsi dengan realisasi pendapatan terendah hingga akhir November 2025 yakni Riau, Papua Pegunungan, Sulawesi Tengah, Bengkulu, Maluku, Kalimantan Utara, Papua Barat, Lampung, Sulawesi Tenggara, dan Kalimantan Tengah.

Di tingkat kabupaten, daerah dengan realisasi terendah meliputi Halmahera Barat, Aceh Tenggara, Halmahera Utara, Manggarai Timur, Sorong Selatan, Yalimo, Kuantan Singingi, Sorong, Pulau Taliabu, dan Lingga. Sedangkan di tingkat kota, yakni Dumai, Lubuklinggau, Bandar Lampung, Lhokseumawe, Langsa, Sorong, Ternate, Kupang, Sabang, dan Tual.

Catatan Pengamat

Peneliti Senior Citra Institute Agisthia Lestari menilai dorongan Mendagri untuk memperbaiki tata kelola keuangan daerah merupakan langkah strategis dalam meningkatkan akuntabilitas pemda, baik secara vertikal kepada pemerintah pusat maupun horizontal kepada publik.

Namun, ia mengingatkan bahwa rilis data realisasi APBD secara bulanan berpotensi memunculkan bias struktural jika penilaian kinerja hanya bersifat administratif dan dilakukan terlalu dini.

“Ke depan, rilis kinerja fiskal daerah idealnya dilakukan per triwulan agar publik dapat menilai konsistensi antara perencanaan dan implementasi kebijakan,” ujar Agisthia.

Senada, Direktur Indonesia Political Review (IPR) Iwan Setiawan menilai pemantauan realisasi APBD secara rutin penting untuk meminimalkan potensi penyimpangan anggaran.

“Pemantauan bulanan memudahkan evaluasi dan memastikan belanja daerah benar-benar mendorong daya beli masyarakat, yang pada akhirnya berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah,” katanya.

Menurut Iwan, strategi yang ditempuh Mendagri Tito Karnavian efektif dalam memperbaiki tata kelola keuangan daerah.

“Jika tata kelola berjalan sesuai aturan dan peta jalan pembangunan, dampaknya akan langsung terasa pada kualitas pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah,” ujarnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber : Antara