Gus Yahya: Muktamar Bisa Dipercepat Asal Syarat Terpenuhi

Harianjogja.com, JAKARTA—Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf menyatakan tidak mempermasalahkan percepatan Muktamar NU selama seluruh syarat utama terpenuhi, termasuk kehadiran Rais Aam dan ketua umum.

Gus Yahya menegaskan bahwa muktamar hanya sah apabila dipimpin dua unsur tertinggi, yaitu Rais Aam dan ketua umum. Ia merespons hasil Pleno Syuriyah yang menginginkan muktamar digelar 2026 untuk mengembalikan siklus normal yang tertunda akibat pandemi. Menurutnya, percepatan bukan persoalan selama mekanismenya sesuai aturan organisasi.

Di tengah situasi dualisme kepemimpinan, ia meminta semua pihak duduk bersama mencari penyelesaian agar muktamar tidak cacat. Ia menekankan perlunya penyelenggaraan yang benar, lengkap, dan tidak menimbulkan persoalan legitimasi di tubuh NU.

“Kemudian mengenai percepatan muktamar, tidak ada masalah. Muktamar mau cepat, mau lambat, tidak ada masalah, tapi syarat harus dipenuhi. yaitu bahwa muktamar dipimpin oleh Rais Aam dan Ketua Umum,” ujar Gus Yahya, sapaan Yahya Cholil Staquf, di Jakarta, Kamis.

Sebelumnya hasil Rapat Pleno Syuriyah pada Selasa (9/12) menginginkan agar muktamar digelar pada 2026 atau lebih cepat dari rencana awal yang disampaikan pada Muktamar Lampung yakni pada 2027.

Rais Syuriyah PBNU Muhammad Nuh yang menjadi perwakilan Pleno Syuriyah di Hotel Sultan, Jakarta, mengatakan rapat pleno 9–10 Desember 2025 telah menyepakati langkah percepatan untuk mengembalikan siklus Muktamar NU ke jadwal normal sebelum pandemi COVID-19.

Muktamar PBNU adalah forum tertinggi organisasi Nahdlatul Ulama (NU) yang digelar setiap lima tahun sekali untuk memilih kepemimpinan baru, menetapkan arah kebijakan, dan merumuskan keputusan strategis bagi NU.

“Rais Aam yang mulia sudah memberikan beberapa catatan. Ini bukan percepatan Muktamar, bukan. Tetapi mengembalikan siklus Muktamar seperti sebelum COVID-19. Karena Muktamar di Lampung itu mundur akibat pandemi. Sekarang kesempatan bagus untuk kembali ke siklus yang normal,” kata Prof Nuh .

Menanggapi hal tersebut, Gus Yahya menegaskan bahwa muktamar wajib dihadiri oleh Rais Aam dan Ketua Umum. Apabila salah satunya tidak hadir, maka muktamar tidak bisa digelar.

Saat ini terjadi dualisme kepemimpinan di tubuh PBNU. Rapat Pleno Syuriyah menunjuk Zulfa Mustofa sebagai Pejabat (Pj) Ketua Umum, sementara di sisi lain Yahya Cholil Staquf menganggap bawah kursi ketua umum masih dalam kewenangannya secara de facto dan de jure.

Maka dari itu, kata Gus Yahya, polemik harus diselesaikan terlebih dahulu dengan cara duduk bersama agar penyelenggaraan muktamar tidak menemui masalah.

“Ya sudah mari bareng-bareng saja, lalu kita persiapkan muktamar bersama-sama. Mau cepat mari, mau besok pagi ya sudah. Yang penting muktamar ini benar. Yang utama muktamar jangan timpang, cacat, kurang sempurna,” kata Gus Yahya.