20 Tahun Gempa Jogja 2006 Jadi Pelajaran Penting bagi BNPB
BNPB menilai pengalaman penanganan gempa Jogja 2006 penting untuk membangun resiliensi berkelanjutan dan ketahanan masyarakat.
Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Yahya Cholil Staquf. - Antara
Harianjogja.com, JAKARTA—Ketua Umum PBNU, Yahya Cholil Staquf, menegaskan tidak akan hadir dalam rapat pleno PBNU yang digelar Syuriyah PBNU di Hotel The Sultan, Selasa malam. Ia menyebut agenda tersebut tidak memiliki dasar organisasi.
Gus Yahya menilai pleno itu merupakan manuver politik internal yang bertujuan untuk menjatuhkan dirinya dari posisi Ketua Umum PBNU. Ia menegaskan secara de jure maupun de facto dirinya masih sah menjabat sebagai Ketua Umum Tanfidziyah PBNU sesuai mekanisme AD/ART.
Ia menambahkan bahwa pencopotan ketua umum hanya dapat dilakukan melalui muktamar sebagai forum tertinggi PBNU. Muktamar terdekat dijadwalkan pada 2027 dan harus digelar bersama Rais Aam serta Ketua Umum. Upayanya menemui Rais Aam Miftachul Akhyar juga belum membuahkan hasil karena belum mendapat kepastian jadwal.
"Ya buat apa, enggak ada konteks," kata Gus Yahya di Kantor PBNU.
Gus Yahya menilai agenda pleno tersebut bukan bagian dari mekanisme resmi organisasi. Tapi merupakan manuver untuk menjatuhkan dirinya. Pleno akan membahas pemilihan ketua umum hanyalah bagian dari upaya politik internal. Ia menekankan bahwa dirinya masih Ketua Umum PBNU yang sah
"Itu kan manuver, seperti saya bilang sejak awal bahwa secara de jure maupun de facto, saya masih tetap dalam kedudukan saya sebagai Ketua Umum Tanfidizyah PBNU," katanya.
Ia menjelaskan rapat pleno tidak bisa melengserkan dirinya dari kursi ketua umum. Pasalnya, penggantian ketua umum harus melalui mekanisme resmi organisasi dan sesuai AD/ART yakni muktamar.
Muktamar merupakan forum tertinggi di PBNU dan baru akan digelar pada 2027. Menurut dia, tidak ada jalan lain untuk melengserkannya kecuali lewat muktamar.
“Nah sementara Muktamar itu harus diselenggarakan bersama-sama oleh Rais Aam dan Ketua Umum. Enggak ada alternatif. Ya jalannya tetap ke sana [muktamar]. Karena kalau enggak, ya enggak Muktamar selama-lamanya jadinya, kan?,” kata dia.
Ia bercerita sebelum konflik semakin meruncing, dirinya selalu berusaha untuk bertemu dengan Rais Aam PBNU Miftachul Akhyar, namun selalu tidak berkenan.
“Ya saya sudah [meminta bertemu], saya nunggu jawaban dari beliau. Saya sudah beberapa kali. Beliau masih bilang. Seperti yang diumumkan dalam rilis itu lah, ‘nanti menunggu jadwal’,” kata Gus Yahya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
BNPB menilai pengalaman penanganan gempa Jogja 2006 penting untuk membangun resiliensi berkelanjutan dan ketahanan masyarakat.
Karhutla di kawasan Gunung Bromo berdampak pada 899,35 hektare. Tim gabungan mengerahkan dua helikopter untuk water bombing.
Sebanyak 28 UMKM kuliner binaan Pemkot Jogja mengikuti kurasi produk untuk meningkatkan kualitas dan membuka akses pasar lebih luas.
Kejagung memeriksa tiga saksi dalam kasus dugaan TPPU Febrie Adriansyah, terdiri atas satu pihak swasta dan dua saksi perbankan.
BGN meminta guru mengedukasi siswa agar MBG dikonsumsi sesuai ketentuan dan tidak dibawa pulang karena berisiko memicu keracunan.
IHSG ditutup turun 1,53% ke 6.267,88. Pasar menanti hasil tinjauan MSCI Agustus yang diumumkan 12 Agustus 2026.