Cuaca Ekstrem Nataru, Menhub Perketat Pengawasan Pelayaran

Harianjogja.com, JAKARTA—Menghadapi potensi cuaca ekstrem pada periode Natal dan Tahun Baru, Menhub Dudy Purwagandhi memerintahkan pengawasan penuh sektor pelayaran demi menjamin keselamatan jutaan penumpang.

Berdasarkan survei pergerakan Nataru 2026, sebanyak 2,62 juta orang diprediksi menggunakan moda laut, sehingga pemeriksaan kapal wajib diperketat. Menhub menegaskan hanya kapal yang memenuhi standar kelaiklautan yang boleh beroperasi, sedangkan informasi cuaca ekstrem harus disampaikan cepat dan akurat ke seluruh unit pelayanan.

Di tengah peningkatan risiko gelombang tinggi dan angin kencang, Kemenhub juga mengoptimalkan koordinasi dengan BMKG dan instansi terkait. Transformasi digital melalui MaritimHub diperkuat untuk mempercepat verifikasi layanan kemaritiman, termasuk pengelolaan barang berbahaya, sertifikasi navigasi, dan registrasi fasilitas kesehatan pelayaran.

"Saya menegaskan seluruh jajaran Ditjen Perhubungan Laut dan seluruh unit pelaksana di lapangan siaga 24 jam, tanpa kompromi," kata Menhub dalam keterangan di Jakarta, Senin.

Menhub menegaskan pentingnya kesiapsiagaan penuh seluruh jajaran untuk mengawal kelancaran angkutan Natal dan Tahun Baru khususnya sektor laut demi keselamatan penumpang kelancaran pelayaran dan keandalan layanan nasional selama periode libur.

Memasuki masa Natal dan Tahun Baru 2026 potensi cuaca ekstrem di laut meningkat dengan gelombang tinggi angin kencang serta hujan lebat berisiko mengganggu keselamatan pelayaran masyarakat saat pergerakan libur akhir tahun.

"Memasuki masa Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, potensi cuaca ekstrem di laut bisa terjadi. Gelombang tinggi, angin kencang, dan hujan dengan intensitas tinggi dapat mempengaruhi keselamatan pelayaran," ujarnya.

Ia menyebutkan berdasarkan survei Potensi Pergerakan Orang pada masa Natal  dan Tahun Baru 2026, sebanyak 2,62 juta orang diprediksi akan melakukan perjalanan menggunakan moda transportasi laut.

Menhub menekankan komitmen dan semangat untuk memastikan perjalanan masyarakat berlangsung selamat. "Keselamatan bukan hanya prioritas, keselamatan adalah harga mati, keselamatan yang terbaik adalah keselamatan yang bahkan tidak disadari karena tidak ada insiden yang terjadi," tutur Menhub.

Menhub mengingatkan insiden sebelumnya yakni tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya di Selat Bali dan peristiwa Kebakaran KM Barcelona VA di perairan Talise, Sulawesi Utara beberapa waktu lalu.

Menurutnya insiden-insiden di laut yang membawa korban itu membawa pesan yang tegas, yakni pentingnya mengutamakan keselamatan.

Dia meminta seluruh jajaran Ditjen Perhubungan laut untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh, mengidentifikasi tantangan nyata di lapangan, dan merumuskan langkah inovatif yang berdampak bagi masyarakat luas.

Sejumlah instruksi lain juga disampaikan, diantaranya pemeriksaan kelaiklautan kapal (ramp check) yang harus diperketat dan menyeluruh, pengawasan kelebihan muatan harus diperkuat, kesiapsiagaan SAR dan keamanan pelayaran harus dioptimalkan serta koordinasi dengan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) dan instansi terkait harus dilakukan real-time.

“Kapal yang tidak memenuhi standar tidak boleh diberikan izin berlayar. Informasi cuaca ekstrem harus tersampaikan cepat dan jelas," ujarnya.

Di sisi lain Menhub mengapresiasi jajaran Ditjen Perhubungan Laut yang telah menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab dan terus mendorong transformasi digital di sektor kemaritiman.

Melalui MaritimHub, Ditjen Perhubungan Laut telah membangun layanan cepat, terpadu, dan lintas direktorat, seperti persetujuan kerja keruk di kepelabuhanan, pemberian tanda UN-Mark dan pengelolaan barang berbahaya.

Selain itu sertifikat Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) di bidang kenavigasian, registrasi fasilitas Balai Kesehatan Kerja Pelayaran (BKKP) serta pengujian pertama Balai Teknologi Keselamatan Pelayaran (BTKP).

"Digitalisasi kemaritiman ini bukan tujuan akhir, tetapi menjadi perangkat untuk menciptakan layanan publik yang makin efektif, transparan, dan dipercaya," ucapnya.

Tahun ini, tambah Menhub, Ditjen Perhubungan Laut memasuki fase transisi penting dalam penyelenggaraan transportasi nasional. Tugas dan fungsi Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan (ASDP) secara bertahap beralih dari Ditjen Perhubungan Darat ke Ditjen Perhubungan Laut.

Transisi itu bukan sekadar penyesuaian administrasi, melainkan juga penguatan peran Perhubungan Laut sebagai penjaga konektivitas nasional dari sisi matra laut, termasuk penyeberangan antarpulau.

“Saya berharap seluruh jajaran mampu menjalankan transisi ini dengan penuh tanggung jawab dan responsif terhadap dinamika lapangan," katanya.