Pemerintah Segel Gudang Berisi 250 Ton Beras Ilegal di Sabang

Harianjogja.com, JAKARTA—Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkapkan satu gudang beras milik pengusaha swasta di Sabang, Aceh, disegel setelah kedapatan mengimpor 250 ton beras secara ilegal tanpa persetujuan pemerintah pusat.

“Ada beras masuk di Sabang, itu 250 ton tanpa izin dari pusat. Tanpa persetujuan pusat. Tadi langsung kami telepon Kapolda, kemudian Kabareskrim, kemudian Pak Pangdam, langsung disegel,” ujar Amran dalam jumpa pers di Jakarta, Minggu.

Amran menjelaskan beras asal Thailand itu tiba di Tanah Air pada 16 November 2025 namun belum dibongkar. Pembongkaran baru dilakukan pada 22 November sebelum dipindah ke gudang perusahaan berinisial PT MSG.

Saat menerima laporan tersebut, Amran mengaku sedang dalam perawatan infus. Ia menghentikan perawatan untuk memastikan tindakan cepat diambil sesuai arahan Presiden mengenai stabilitas pangan nasional.

Ia menegaskan kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang melarang impor ketika stok nasional melimpah harus dipatuhi seluruh aparatur negara. Karena itu, tindakan tegas terhadap pelanggaran menjadi keharusan demi menjaga kehormatan bangsa.

“Bapak Presiden sudah menyampaikan tidak boleh impor karena stok kita banyak. Seluruh warga negara Indonesia, apalagi aparat, harus patuh pada perintah panglima tertinggi. Hari ini kami sampaikan, itu kita segel dan kami minta ditelusuri siapa pelaku-pelakunya,” tegas Amran.

Ia memastikan stok beras nasional saat ini berada dalam kondisi sangat aman dan bahkan tertinggi menjelang akhir tahun. Karena itu, impor ilegal dinilai merugikan negara sekaligus mencederai semangat kemandirian pangan.

Amran juga mengapresiasi langkah cepat aparat penegak hukum yang langsung menyegel gudang, memastikan tidak ada satu butir pun beras keluar sebelum proses hukum selesai.

Ia menyoroti kejanggalan proses impor tersebut. Koordinasi di Jakarta baru digelar pada 14 November, namun izin impor dari Thailand disebut telah terbit sebelumnya, sehingga menunjukkan adanya indikasi perencanaan matang.

“Belum ada persetujuan. Kami tanya Dirjen, Deputi, Bapanas, apakah Anda menyetujui? Dalam risalahnya menolak, tapi tetap dilakukan,” ujarnya.

Menurut Amran, alasan harga beras Thailand dan Vietnam lebih murah tidak bisa menjadi pembenaran. Ia menegaskan produksi dalam negeri cukup sehingga impor dapat ditekan dan harga tetap stabil sepanjang tahun ini.

Ia menambahkan beberapa negara sebelumnya meminta kuota ekspor beras ke Indonesia, namun Presiden menolak karena stok nasional mencukupi. Hal tersebut disebut sebagai bukti kepercayaan dunia terhadap kemampuan pangan Indonesia.

Amran memastikan pemerintah mengusut tuntas seluruh pihak yang terlibat, termasuk PT MSG yang diduga mengimpor beras tanpa izin sah. Nasib beras ilegal itu sepenuhnya akan ditentukan oleh keputusan pengadilan.

Untuk sementara, pemerintah menjamin seluruh beras tetap disegel dan tidak boleh keluar dari gudang sampai penyelidikan rampung. Ia menutup dengan menekankan pentingnya menjaga kedaulatan pangan serta meminta seluruh masyarakat dan pelaku usaha mematuhi kebijakan nasional demi menjaga kehormatan Merah Putih.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Antara