Advertisement
Eks Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi Dicegah, Kasus Naik Penyidikan
Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan mengonfirmasi bahwa mantan Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi dicegah untuk bepergian ke luar negeri berdasarkan permintaan Kejaksaan Agung (Kejagung). - Antara.
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan mengonfirmasi bahwa mantan Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi dicegah untuk bepergian ke luar negeri berdasarkan permintaan Kejaksaan Agung (Kejagung).
“Yang diajukan cekal oleh Kejagung atas nama Ken Dwijugiasteadi,” kata Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Imigrasi Yuldi Yusman saat dihubungi dari Jakarta, Kamis (20/11/2025).
Advertisement
Selain Ken Dwijugiasteadi, Kejagung juga meminta empat orang lainnya untuk dicegah, yakni inisial BNDP, HBP, KL, dan VRH. Pencegahan tersebut berlaku mulai 14 November 2025 hingga 14 Mei 2026.
“Alasan: korupsi,” demikian dinukil dari dokumen yang diterima dari Ditjen Imigrasi.
Sebelumnya, Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Anang Supriatna membeberkan bahwa Kejagung telah menggeledah sejumlah tempat terkait kasus dugaan korupsi pajak tahun 2016–2020.
“Benar, ada tindakan hukum berupa penggeledahan di beberapa tempat terkait dugaan tindak pidana korupsi memperkecil kewajiban pembayaran perpajakan perusahaan/wajib pajak tahun 2016–2020,” kata Anang di Jakarta, Senin (17/11).
Ia mengatakan kasus ini berkaitan dengan oknum pegawai pajak pada Direktorat Pajak Kementerian Keuangan RI.
Terkait waktu maupun lokasi penggeledahan, Anang tidak membeberkannya. Ia juga belum mengungkapkan duduk perkara kasus korupsi ini.Kendati demikian, Anang menyebut bahwa kasus ini sudah naik ke tahap penyidikan. “Iya [naik sidik],” ucap Kapuspenkum.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Pajak Rp25,4 Miliar Tak Dibayar, Wajib Pajak Semarang Disandera
Amran: Swasembada Beras Tercapai 31 Desember 2025
Abu Semeru Menyebar, AirNav Rilis ASHTAM Red Code
Bahlil Laporkan PNBP ESDM dan Lifting Migas ke Prabowo
Advertisement
KPK Serahkan Rp883 Miliar Hasil Rampasan ke PT Taspen
Kasus Kamera Toilet SMAN 12, Angga Siregar Dihukum 1 Tahun
Tujuh PLTSa Mulai Dibangun 2026, Target 33 Unit pada 2029
88 Lubang Tambang Ilegal di TNGHS Ditertibkan Kemenhut
Longsor Banjarnegara: Dua Jenazah Lagi Ditemukan Tim SAR
Advertisement
Mendag Pastikan Program MBG Tak Picu Lonjakan Harga Pangan
Eks Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi Dicegah, Kasus Naik Penyidikan
Korban Gaza Bertambah, Hamas Sebut Israel Abaikan Gencatan Senjata
Defisit APBN 2025 Capai Rp479,7 T, Masih Dianggap Aman
Menkeu Purbaya Tegas Tolak Legalkan Thrifting
Advertisement
Prabowo Panggil Sejumlah Pejabat Bahas MBG hingga Becak Listrik
Berita Pilihan
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Selisih Satu Poin, PSIM dan Bhayangkara Berebut Posisi Lima Besar
- KPK Limpahkan Berkas 8 Tersangka Pemerasan RPTKA ke Jaksa
- Ngurah Rai Beroperasi Normal, Pengelola Pantau Dampak Erupsi Semeru
- Kunci Pengendalian Kualitas Udara, Ekosistem Karst DIY Harus Dilindung
- Trump Setujui Operasi Rahasia CIA untuk Tekan Maduro
- Basarnas Intensifkan Evakuasi Warga akibat Erupsi Semeru
- Jadwal KRL Solo Jogja, Kamis 20 November 2025
Advertisement
Advertisement
