Advertisement
Dewas KPK Telusuri Dugaan Penyidik Enggan Panggil Bobby Nasution
Bobby Nasution / Antara
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—Dewas KPK menindaklanjuti laporan dugaan penyidik enggan memanggil Gubernur Sumut Bobby Nasution terkait perkara korupsi proyek jalan.
“Selama 15 hari harus kami tindak lanjuti,” ujar Ketua Dewas KPK Gusrizal di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa (18/11/2025).
Advertisement
Gusrizal mengatakan Dewas KPK selama jangka waktu tersebut akan melakukan musyawarah untuk menentukan pemanggilan penyidik yang diduga enggan memanggil Bobby Nasution. “Kami akan musyawarahkan dulu, apakah perlu dipanggil yang bersangkutan untuk diminta klarifikasi atau bagaimana,” katanya.
Sebelumnya, pada 26 Juni 2025, KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terkait kasus dugaan korupsi pada proyek pembangunan jalan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumut, dan Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Sumut.
Selanjutnya, pada 28 Juni 2025, KPK menetapkan lima orang sebagai tersangka dalam kasus yang terbagi menjadi dua klaster tersebut, yakni Kepala Dinas PUPR Sumut Topan Obaja Putra Ginting (TOP), Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Gunung Tua Dinas PUPR Sumut merangkap pejabat pembuat komitmen Rasuli Efendi Siregar (RES).
Kemudian PPK di Satker PJN Wilayah I Sumut Heliyanto (HEL), Direktur Utama PT Dalihan Natolu Group Muhammad Akhirun Piliang (KIR), dan Direktur PT Rona Na Mora Muhammad Rayhan Dulasmi Piliang (RAY).
Klaster pertama berkaitan dengan empat proyek pembangunan jalan di lingkungan Dinas PUPR Sumut, sedangkan klaster kedua terkait dua proyek di Satker PJN Wilayah I Sumut. Total nilai enam proyek di dua klaster tersebut sekitar Rp231,8 miliar.
Peran para tersangka, KPK menduga Akhirun dan Rayhan Piliang sebagai pemberi dana suap. Sementara penerima dana di klaster pertama adalah Topan Ginting dan Rasuli Efendi Siregar, sedangkan di klaster kedua adalah Heliyanto.
Pada 17 November 2025, Koalisi Aktivis Mahasiswa Indonesia (MAKI) mengadukan Kepala Satuan Tugas KPK Rossa Purbo Bekti atas dugaan penghambatan proses hukum terhadap Bobby Nasution.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Danantara Kembangkan Kompleks Haji RI di Makkah
Prabowo Ingin Anak Petani Jadi Insinyur hingga Jenderal
Kemenhut Tegaskan Tak Ada Penggeledahan oleh Kejagung
Operasi AS di Venezuela: 75 Orang Tewas Saat Tangkap Maduro
Advertisement
Pemkab Bireuen Bangun 1.000 Huntap Korban Banjir dan Longsor
Pengamat UGM: Ketegangan AS-Venezuela Tak Berdampak ke RI
Menko Yusril: Kritik Boleh, Hinaan Bisa Dipidana di KUHP Baru
Kemendagri Tekankan Pemulihan Aceh Harus Cepat Jelang Ramadan
Satpol PP Bongkar Lapak PKL di Atas Saluran Jalan Gajah Raya
Advertisement
Serangan Udara Koalisi Saudi Tewaskan 20 Orang di Yaman
Eks Dirjen Anggaran Divonis 1,5 Tahun Penjara
MKMK: Penegakan Etik Hakim Harus Datang dari Diri Sendiri
Pemulihan 2,3 Juta UMKM Terdampak Banjir Dimulai 9 Januari
Mentan Copot 192 Pejabat, 2.300 Izin Distributor Pupuk Dicabut
Advertisement
Mudik Gratis Jateng 2026 Siapkan 349 Bus dan 20 Kereta Api
Berita Pilihan
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Hasil Sassuolo vs Juventus 0-3, Bianconeri Kokoh di Empat Besar
- Jadwal SIM Keliling Bantul, Rabu 7 Januari 2026
- Harga Emas Hari Ini 7 Januari 2026, UBS dan Galeri24 Melonjak
- Jadwal KRL Jogja Solo, Rabu 7 Januari 2026
- Jadi Tersangka, dr. Richard Lee Buka Suara soal Dokter Detektif
- Presiden Korsel Akui China Lampaui Teknologi Korea Selatan
- Jadwal SIM Keliling Gunungkidul, Rabu 7 Januari 2026
Advertisement
Advertisement
