Kasus Dugaan Pemerasan THR, Bupati Cilacap Dituntut 7 Tahun
Bupati nonaktif Cilacap Syamsul Auliya Rachman dituntut tujuh tahun penjara dalam kasus dugaan pemerasan THR terhadap pimpinan OPD.
Foto ilustrasi penangkapan. - Dibuat menggunakan Artificial Intelligence/AI
Harianjogja.com, JAKARTA—Mantan Kepala Badan Intelijen Nasional (NIS) Korea Selatan, Cho Tae-yong, ditangkap atas dugaan keterlibatan dalam upaya gagal mantan Presiden Yoon Suk Yeol memberlakukan darurat militer pada 2024.
Cho dituduh gagal melaporkan rencana darurat militer kepada Majelis Nasional Korea Selatan, meskipun ia diduga telah mengetahui rencana tersebut sebelumnya, kata kantor berita Yonhap pada Rabu (12/11/2025).
Mantan kepala intelijen itu juga dituduh tidak melaporkan kepada Majelis Nasional setelah diduga menerima laporan bahwa pasukan Korea Selatan di bawah darurat militer berencana menahan pemimpin oposisi saat itu, Lee Jae Myung, dan pemimpin partai berkuasa saat itu, Han Dong-hoon.
Pada 3 Desember 2024, Yoon menyatakan darurat militer dengan alasan bahwa pihak oposisi bersimpati kepada Korea Utara dan merencanakan “pemberontakan,” serta unit militer memblokir parlemen.
Parlemen kemudian memilih untuk mencabut deklarasi tersebut hanya beberapa jam kemudian. Yoon mematuhi keputusan itu, tetapi akhirnya dimakzulkan pada akhir bulan tersebut.
Pada 10 Juli, pengadilan di Seoul mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Yoon atas upaya kontroversialnya memberlakukan darurat militer, dan menahannya untuk kedua kalinya.
Mantan presiden itu sebelumnya ditahan pada 15 Januari namun dibebaskan pada Maret setelah pengadilan menolak permintaan perpanjangan penahanan.
Pada 12 Agustus, pengadilan mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap istri Yoon, Kim Keon-hee, atas dugaan korupsi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
Bupati nonaktif Cilacap Syamsul Auliya Rachman dituntut tujuh tahun penjara dalam kasus dugaan pemerasan THR terhadap pimpinan OPD.
SPP-TDLN mulai memungut PPN transaksi digital luar negeri sejak 25 September 2026 dengan melibatkan perbankan dan fintech.
El Nino diperkirakan berdampak hingga 2027. Pemerintah diminta memperkuat mitigasi untuk menjaga produksi dan harga pangan.
Pemerintah masih menunggu usulan DPR soal presidential threshold dalam revisi UU Pemilu sebelum menentukan sikap terkait aturan pencalonan presiden.
UGM menyiapkan penonaktifan sementara 10 mahasiswa terduga pelaku KBGO di Fakultas Teknik selama 1,5 bulan.
Kopdes Merah Putih akan beroperasi setiap hari, tetapi tidak 24 jam. Agrinas menyiapkan sistem shift untuk mendukung operasional koperasi.