Raja Juli Antoni Mundur dari Sekjen PSI, Fokus Jadi Menteri Kehutanan
Raja Juli Antoni mundur dari Sekjen PSI dan seluruh aktivitas partai agar fokus menjalankan tugas sebagai Menteri Kehutanan.
Almarhum mantan Presiden Soeharto./JIBI
Harianjogja.com, JAKARTA—Menteri Kebudayaan Fadli Zon menegaskan penganugerahan gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden kedua RI Soeharto tidak terkait dengan tuduhan yang selama ini beredar mengenai kasus korupsi maupun pelanggaran hak asasi manusia (HAM).
Menjawab pertanyaan wartawan mengenai dugaan keterlibatan Soeharto dalam kasus korupsi dan pelanggaran HAM berat, Fadli menyatakan hal tersebut tidak pernah terbukti.
“Ya tadi seperti Anda bilang, kan namanya dugaan. Iya, dugaan itu kan tidak pernah terbukti juga,” ujarnya di Istana Negara, Senin (10/11/2025).
Saat ditanya lebih lanjut mengenai penyelidikan kasus pelanggaran HAM, politisi Gerindra itu menegaskan bahwa tidak pernah terbukti adanya pelanggaran tersebut terjadi.
Fadli menjelaskan bahwa seluruh tuduhan yang pernah diarahkan kepada Soeharto telah melalui proses hukum.
“Maksudnya tidak ada itu kan cuma yang terkait dengan kasus-kasus itu kan pasti sudah ada proses hukumnya. Misalnya apa yang dituduhkan? Semua ada proses hukumnya, dan proses hukum itu sudah tuntas dan itu tidak terkait dengan Presiden Soeharto,” katanya.
Ketika wartawan menyinggung soal peristiwa pelanggaran HAM tahun 1998, Fadli mempertanyakan kembali konteks yang dimaksud. Namun, saat disebut soal kerusuhan Mei 1998, dia menegaskan tidak ada kaitan dengan Soeharto.
“Kerusuhan Mei [1998] kan tidak ada kaitannya [dengan Soeharto]. Pada bagian yang mana?” katanya.
Fadli menegaskan proses penetapan gelar pahlawan bagi Soeharto telah melalui mekanisme yang sah dan sesuai ketentuan.
“Enggak ada, iya. Kalau soal itu saya kira sudah tidak ada masalah. Sebagaimana itu dari bawah tadi, sudah melalui suatu proses. Tidak ada masalah hukum, tidak ada masalah hal-hal yang lain,” katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Raja Juli Antoni mundur dari Sekjen PSI dan seluruh aktivitas partai agar fokus menjalankan tugas sebagai Menteri Kehutanan.
Walhi mendesak Polri membuka identitas 20 korporasi tersangka karhutla dan menelusuri perusahaan yang terafiliasi investor asing.
Dosen UII mendampingi kelompok PKK Dusun Tiyasan, Sleman, membuat batik ecoprint berbahan daun dan bunga lokal untuk mendorong kemandirian ekonomi masyarakat.
DPRD Kota Jogja meminta anggaran kedaruratan bencana tidak disamakan dengan OPD lain demi menjaga kesiapsiagaan menghadapi banjir.
DPRD DIY akan berkomunikasi dengan Polda DIY untuk mengevaluasi pengamanan demonstrasi dan dugaan kekerasan terhadap peserta aksi di Jogja.
Geopark Gunungsewu akan menjalani revalidasi UNESCO 2027. Pemkab Gunungkidul menyiapkan perbaikan sejumlah catatan asesor.