UU Perampasan Aset Atur Pidana Mati bagi Koruptor, Ini Isinya
UU Perampasan Aset disahkan DPR. Aturan ini mencakup pidana mati koruptor, pemulihan aset, dan enam jenis tindak pidana lainnya.
Foto ilustrasi nasi bungkus atau nasi kucing. - Freepik
Harianjogja.com, JAKARTA—Komisi IX DPR RI meminta Badan Gizi Nasional (BGN) segera menyusun standar kebersihan dan pengolahan pangan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh mengatakan standar kebersihan itu bernilai penting untuk memastikan kualitas makanan yang disajikan di seluruh satuan pendidikan maupun layanan gizi terjamin aman dan layak.
“Setiap daerah memiliki mungkin standar kebersihan yang berbeda, setiap orang punya standar kebersihan yang berbeda. Daftar untuk mengecek standar kebersihan itu bisa jadi berbeda. Ini yang harus dibikinkan daftar detailnya oleh BGN tentang standardisasi yang jelas, SOP-nya seperti apa, apa saja yang harus dicek,” kata Nihayatul, Kamis (4/9/2025).
BACA JUGA: DPR RI Berpeluang Ambil Alih RUU Perampasan Aset
Saat ini, masih terdapat perbedaan penerapan standar kebersihan di sejumlah daerah, mulai dari pengelolaan limbah, penyimpanan bahan makanan, hingga ketersediaan fasilitas penunjang seperti genset untuk mencegah kerusakan bahan pangan.
Ia menekankan, standar tersebut harus memuat detail teknis mulai dari cara penyimpanan bahan pangan hingga langkah antisipasi jika terjadi gangguan. Menurut dia, tidak semua lokasi pelaksanaan program MBG memiliki fasilitas pendingin yang memadai maupun genset cadangan.
“Kalau tiba-tiba alatnya itu, refrigernya [pendingin] mati, itu kan juga susah, bisa jadi membusuk sayurannya atau bahan makanannya,” ujarnya.
Nihayatul lalu menyampaikan Komisi IX berpandangan bahwa keberhasilan program MBG merupakan tanggung jawab bersama seluruh pihak terkait. Dengan standar kebersihan yang jelas dan seragam, risiko keracunan dapat dicegah sekaligus menjamin kualitas makanan yang diberikan kepada peserta didik.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto berkomitmen melanjutkan program MBG dengan alokasi anggaran mencapai Rp335 triliun dalam Rancangan Undang-undang (RUU) APBN 2026.
Kepala Negara dalam pidato kenegaraan RUU APBN 2026 di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (15/8) mengatakan generasi unggul hanya dapat lahir dari anak-anak yang sehat dengan gizi yang terpenuhi. "Kita bangun generasi unggul anak-anak kita melalui MBG. Generasi unggul lahir dari tubuh sehat dengan gizi terpenuhi," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
UU Perampasan Aset disahkan DPR. Aturan ini mencakup pidana mati koruptor, pemulihan aset, dan enam jenis tindak pidana lainnya.
Pengawasan terhadap wakil rakyat tidak semestinya berhenti setelah masyarakat memberikan suara dalam pemilu. Warga perlu terus mengawal kinerja anggota dewan
ATSI menganalisis tren penggunaan eSIM Singapura oleh warga RI. Operator lokal meminta Komdigi mengawasi perdagangan produk telekomunikasi asing.
Taspen Kantor Cabang Yogyakarta mendorong aparatur sipil negara dan masyarakat Kabupaten Bantul mulai menyiapkan usaha mandiri sebelum memasuki masa pensiun
Veda Pratama membidik podium Moto3 GP Portugal 2026 setelah finis keempat pada seri Qatar. Ia kini menempati posisi keenam klasemen.
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (DPMPTSP) Sleman mendorong optimalisasi media sosial sebagai sarana penyampaian informasi pelayanan publik