Advertisement
Muncul Usulan Wapres Gibran Berkantor di IKN, Cak Imin Merespons sebagai Ketum PKB
Suasana Istana Negara dan Istana Garuda terlihat dari kawasan Sumbu Kebangsaan IKN, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Minggu (28/7/2024). Sumbu Kebangsaan merupakan ruang terbuka di IKN yang menjadi simbol hubungan harmonis antar alam, manusia, dan nilai luhur kebudayaan. Antara - Hafidz Mubarak A
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—Muncul wacana usulan agar Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN).
Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar mengatakan bahwa semua ide terkait IKN saat ini harus ditampung Presiden Prabowo Subianto, salah satunya wacana Wapres Gibran Rakabuming Raka berkantor di IKN.
Advertisement
Pria yang akrab disapa Cak Imin tersebut optimistis jika Wapres Gibran Rakabuming Raka berkantor di IKN, maka IKN bisa cepat rampung dan tidak mangrak proses pembangunannya.
"Yang penting jangan membiarkan IKN ini terlalu lama tidak bermanfaat, harus cepat dimanfaatkan," tuturnya di Jakarta, Kamis (24/7/2025).
Cak Imin juga berharap Presiden Prabowo Subianto bisa mengoptimalkan IKN agar bisa segera dirasakan manfaatnya bagi Indonesia. "Semua ide soal IKN ini harus kita tangkap, agar lebih optimal," katanya.
Cak Imin mengatakan bahwa sikap PKB terkait IKN hanya tinggal menunggu arahan dari pihak Otorita IKN dan Presiden Prabowo Subianto.
"Saya nunggu saja, PKB nunggu saja dari bagaimana otorita IKN dan Pak Presiden, yang penting jangan terlalu lama dibiarkan tidak bermanfaat IKN ini," ujarnya
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Teror Air Keras: RSCM Ungkap Kondisi Aktivis KontraS Andrie Yunus
Badan Gizi Nasional Hentikan Operasional 1.528 SPPG
Jasa Marga Tebar Diskon Tarif Tol 30 Persen untuk Urai Arus Balik
KY Buka Pendaftaran Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc Tahun 2026
Advertisement
OJK dan Bareskrim Polri Tangkap Tersangka Pidana Perbankan BPR DCN
Deadline LHKPN 31 Maret: 96.000 Pejabat Belum Lapor Harta Kekayaan
Prakiraan Cuaca 26 Maret: Mayoritas Wilayah Indonesia Diguyur Hujan
Donald Trump Tolak Usul Netanyahu Picu Pemberontakan Rakyat di Iran
Arus Balik Lebaran 2026: 62.527 Kendaraan Padati Tol Cikampek Utama
Advertisement
Malaysia Siaga Gelombang Panas Ekstrem Hingga Juni 2026
Krisis BBM Australia: Ratusan SPBU Kehabisan Stok Imbas Konflik
Panic Buying di Jepang, Tisu Toilet Ludes Dipicu Konflik Timur Tengah
Imbas Kasus Aktivis KontraS, Kabais TNI Serahkan Jabatan
Krisis Pupuk Global Mengintai, Petani Indonesia Terancam
Advertisement
KPK Tegaskan Prosedur Pengalihan Tahanan Yaqut Cholil Qoumas Sah
Berita Pilihan
- Deadline LHKPN 31 Maret: 96.000 Pejabat Belum Lapor Harta Kekayaan
- Panic Buying di Jepang, Tisu Toilet Ludes Dipicu Konflik Timur Tengah
- Imbas Kasus Aktivis KontraS, Kabais TNI Serahkan Jabatan
- Krisis Pupuk Global Mengintai, Petani Indonesia Terancam
- Respons Yaqut Cholil Qoumas Seusai Diperiksa KPK Hari Ini
Advertisement
Pemkot Jogja Kaji WFH Bagi ASN Guna Tekan Biaya Operasional Kendaraan
Advertisement
Sukolilo Pati Sempat Viral, Ternyata Simpan Banyak Tempat Wisata
Advertisement
Berita Populer
- Dua Perahu Kandas Beruntun di Pantai Depok Bantul Empat Selamat
- Ketegangan Teluk Memanas, Iran Serukan Aliansi Baru
- UMKM Jadi Mesin Perputaran Uang Saat Libur Lebaran di Sleman
- Pembangunan Ratusan Sekolah Rakyat Dikebut, Ditarget Kelar Juli 2026
- Mobil Dinas Baru di Pemkab Gunungkidul Batal, Jalan Rusak Jadi Fokus
- Teh Bisa Kehilangan Manfaat Jika Dicampur Ini
- Ratusan Pemudik Pilih Balik Naik Kapal Perang dari Semarang
Advertisement
Advertisement
