Penduduk Miskin di Indonesia Capai 194,4 Juta Jiwa, Ini Saran Penanganan Versi Ekonom

Harianjogja.com, JAKARTA—Bank Dunia melaporkan jumlah penduduk miskin Indonesia mencapai 194,4 juta jiwa pada 2024. Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Aviliani mendorong pemerintah meningkatkan produktivitas tenaga kerja.

Standar hidup masyarakat Indonesia sulit naik apabila produktivitasnya masih rendah. Oleh sebab itu, perlu adanya peningkatan keterampilan.

Aviliani berpendapat selama ini pemerintah salah langkah karena hanya menaikkan upah minimum, tanpa adanya peningkatan produktivitas. Akibatnya, banyak perusahaan yang pindah ke daerah dengan upah minimum regional yang rendah seperti Jawa Tengah.

BACA JUGA: Pansus DPRD DIY Tinjau Tambang Ilegal yang Ditutup di Piyungan, Temukan Indikasi Penyalahgunaan Izin

Avi meyakini persoalan tersebut tidak akan terjadi apabila kenaikan upah minimum diikuti dengan peningkatan produktivitas. Pengusaha tidak akan rugi menaikkan gaji karyawannya karena produktivitas juga meningkat.

"Jadi menurut saya harus kita perbaiki produktivitas tenaga kerja dulu, baru income [upah] naik," katanya di Wisma Bisnis Indonesia, Selasa (10/6/2025).

Ia menekankan pentingnya perluasan kesempatan kerja untuk mengentaskan kemiskinan. Oleh sebab itu, pemerintah perlu memastikan agar UMKM bisa naik level. Insentif kredit untuk pelaku UMKM tidak akan banyak membantu. Dia mencontohkan, banyak pelaku UMKM yang kreditnya tetap macet karena usahanya yang tidak kunjung naik kelas.

Avi menyarankan agar pemerintah menghubungkan antara pelaku UMKM dengan pelaku usaha besar atau yang sudah mapan. Menurutnya, di banyak negara maju terdapat semacam komunitas yang menyatukan pelaku usaha kecil dengan perusahaan besar.

"Ya itu dengan insentif misalnya, kayak ada off-taker. Sekarang enggak ada di Indonesia, jadi jalan masing-masing," ungkapnya.

Bank Dunia resmi menaikkan standar garis kemiskinannya per Juni 2025 usai mengadopsi basis perhitungan paritas daya beli atau purchasing power parity (PPP) 2021 dalam menentukan garis kemiskinan. Sebelumnya, Bank Dunia menggunakan basis perhitungan PPP 2017.

Dampaknya, kini garis kemiskinan negara berpenghasilan rendah naik dari US$2,15 menjadi US$3 per orang per hari, garis kemiskinan negara berpenghasilan menengah-bawah naik dari US$3,65 menjadi US$4,2 per orang per hari, dan garis kemiskinan negara berpenghasilan menengah-atas naik dari US$6,85 menjadi US$8,3 per orang per hari.

BACA JUGA: Saksikan Semangat Garuda, Astra Motor Yogyakarta Gelar Nobar Timnas Indonesia vs Jepang di Dua Lokasi Seru

Bank Dunia sendiri sudah mengategorikan Indonesia sebagai negara berpenghasilan menengah-atas sejak 2023. Jika mengikuti standar terbaru negara berpenghasilan menengah-atas versi Bank Dunia maka persentase masyarakat miskin di Indonesia mencapai 68,2% dari total populasi atau sekitar 194,4 juta orang pada 2024.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Bisnis