Advertisement
KPK Sebut Motor Royal Enfield Classic Milik Ridwan Kamil Terdaftar Atas Nama Orang Lain
Sepeda motor Royal Enfield Classic 500 Limited Edition yang disita dari mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil terdaftar atas nama orang lain. - Antara.
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—Sepeda motor Royal Enfield Classic 500 Limited Edition yang disita dari mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil terdaftar atas nama orang lain.
"Atas nama orang lain, bukan atas nama RK," kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardika, Jumat (25/4/2025).
Advertisement
Sepeda motor tersebut disita penyidik KPK dari Ridwan Kamil terkait penyidikan kasus dugaan korupsi proyek pengadaan iklan pada Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (BJB) periode 2021–2023.
Tessa mengatakan penyidik KPK belum bisa mengungkapkan siapa nama yang tertera sebagai pemilik kendaraan tersebut. "Belum bisa dibuka saat ini, yang jelas bukan atas nama saudara RK yg dimaksudkan rekan-rekan," ujarnya.
BACA JUGA: KPK Susun Jadwal Pemeriksaan Ridwan Kamil
Dalam perkara tersebut, penyidik KPK total menyita 26 unit kendaraan antara lain satu unit Mitsubishi Pajero, satu unit Toyota Innova Zenix Hybrid, satu unit Toyota Avanza, dan satu unit kendaraan roda dua Yamaha NMAX.
Dua unit diantaranya disita dari Ridwan Kamiil yakni satu unit motor Royal Enfield Classic 500 Limited Edition berkelir hitam dan satu unit kendaraan roda empat.
Dalam perkara dugaan korupsi Bank BJB, penyidik KPK telah menetapkan lima orang tersangka, yakni Direktur Utama Bank BJB Yuddy Renaldi (YR) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sekaligus Kepala Divisi Corsec Bank BJB Widi Hartoto (WH).
Selain itu, pengendali agensi Antedja Muliatama dan Cakrawala Kreasi Mandiri Ikin Asikin Dulmanan (IAD), pengendali agensi BSC Advertising dan Wahana Semesta Bandung Ekspress Suhendrik (S), dan pengendali Cipta Karya Sukses Bersama Sophan Jaya Kusuma (SJK).
BACA JUGA: Sepeda Motor Ridwan Kamil yang Disita KPK Dipindah
Lima orang tersebut ditetapkan sebagai tersangka dengan persangkaan Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.Penyidik KPK memperkirakan kerugian negara akibat dugaan korupsi di Bank BJB tersebut sekitar Rp222 miliar.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Rekrutmen Pendamping Desa, Mendes PDT: Tak Boleh Terlibat Parpol
Perusahaan Menahan Ijazah Karyawan Diusulkan Dipidanakan
Mendag Sebut Revisi Permendag Impor Menunggu Pembentukan Satgas
Wamendagri Bima Arya Ingatkan MBG Harus Higienis dan Beri Dampak Ekonomi Warga
Advertisement
Hasil Seleksi Petugas Penyelenggara Ibadah Haji 2025 Kembali Diumumkan
MK Soroti Dalil Tidak Terpenuhinya Syarat Pendaftaran Calon Kepala Daerah
Ignasius Jonan Eks Dirut KAI Jadi Komisaris United Tractors, Ini Profilnya
Advertisement
DPR RI Minta Kemendagri Hati-hati Berikan Status Istimewa Suatu Daerah
Kementan: Indonesia Penghasil Telur Terbesar Ketiga Dunia
Anggota TNI AL Pelaku Pembunuhan Wartawan Diserahkan ke Pengadilan Militer
Geger Dugaan Penggelapan Dana Makan Bergizi Gratis, Yayasan MBN Membantah
Advertisement
Berita Pilihan
- Patung Biawak Wonosobo Viral, Ini Penuturan Pematungnya
- Mendagri Tito Karnavian Siap Mengkaji Kriteria Daerah Istimewa Surakarta Jika Serius Diusulkan
- Prakiraan Cuaca, Sejumlah Kota Besar Berawan hingga Hujan Ringan Hari Ini
- Jokowi dan Rombongan Tiba di Roma untuk Menghadiri Pemakaman Paus Fransiskus
- 17 Dubes Afrika Naik Whoosh dari Jakarta Ke Bandung untuk Hadiri Peringatan KAA
Advertisement
Bupati Sleman Dapat Gelar KMT H Pangarsohadiprojo dari Kraton Ngayogyakarta, Ini Maknanya
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Jokowi dan Rombongan Tiba di Roma untuk Menghadiri Pemakaman Paus Fransiskus
- Wacana Surakarta Jadi Daerah Istimewa Kembali Mencuat, Begini Kata Istana
- Prakiraan Cuaca, Sejumlah Kota Besar Berawan hingga Hujan Ringan Hari Ini
- Tarif Tol Semarang ABC Mulai Naik per Sabtu 26 April 2025, Ini Daftar Harga Kenaikannya
- Mendagri Tito Karnavian Siap Mengkaji Kriteria Daerah Istimewa Surakarta Jika Serius Diusulkan
- Catat! MBR Suami Istri Hanya Boleh Manfaatkan Program FLPP 1 Kali
- Saksi Sebut Sekjen PDIP Hasto Pernah Bertemu Eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan
Advertisement
Advertisement
