Advertisement
KPK Segera Periksa Anggota DPD RI La Nyalla Mahmud Mattalitti
Anggota DPD RI LaNyalla Mahmud Mattalitti. - ANTARA/ Dok DPD RI
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan memeriksa anggota DPD RI La Nyalla Mahmud Mattalitti. Pemeriksaan dilakukan untuk mengusut kasus dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan dana hibah kelompok masyarakat (pokmas) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu menjelaskan bahwa pemanggilan La Nyalla juga akan mengonfirmasi sejumlah temuan saat menggeledah rumah anggota DPD RI tersebut pada Senin (14/4/2025).
Advertisement
BACA JUGA: Pakar Hukum UI Nilai LaNyalla Jadi "Target" KPK, Ini Alasannya
“Kami melakukan penggeledahan di tempat beliau, di tempat yang bersangkutan, di KONI-nya (KONI Jatim), barang-barangnya ada, ya tentu kami harus konfirmasi,” ujar Asep saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu (23/4/2025).
Sebelumnya, rumah La Nyalla di Kota Surabaya, Jawa Timur, digeledah penyidik KPK pada Senin (14/4/2025).
Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto kepada jurnalis di Jakarta, Senin (14/4), mengonfirmasi kabar tersebut. "Penyidik sedang melakukan kegiatan penggeledahan di Kota Surabaya,” kata Tessa.
Kemudian pada Selasa (15/4) penyidik KPK menggeledah Kantor Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Jatim.
“Benar. Penyidik sedang melakukan kegiatan penggeledahan di Kota Surabaya terkait penyidikan perkara dana hibah kelompok masyarakat (pokmas) Jatim,” kata Tessa di Jakarta, Selasa (15/4).
La Nyalla diketahui sempat menjabat sebagai Wakil Ketua KONI Jatim.
Sementara itu, dalam perkara tersebut, KPK pada 12 Juli 2024, mengumumkan telah menetapkan 21 orang tersangka dalam pengembangan penyidikan kasus tersebut.
Dari 21 orang tersangka tersebut, empat orang di antaranya ditetapkan sebagai tersangka penerima suap dan 17 orang lainnya sebagai tersangka pemberi suap.
Selanjutnya, dari empat tersangka penerima suap, tiga orang merupakan penyelenggara negara, sedangkan satu orang lainnya merupakan staf dari penyelenggara negara.
Untuk 17 orang tersangka pemberi suap, sebanyak 15 orang di antaranya adalah pihak swasta dan dua orang lainnya merupakan penyelenggara negara.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Israel Minta Warga Palestina Mengungsi Karena Mau Perang dengan Hamas
Indonesia Impor 1.573 Sapi Perah Bunting dari Australia
Advertisement
Jateng Fair 2025 Resmi Dibuka, Tumbuhkan Perekonomian Baru
Pencarian 3 ABK KLM Asia Mulia Dihentikan
Pengamat Minta Pemerintah Segera Luncurkan Beras SPHP, Ini Alasannya
Cuaca Buruk, Pesawat Batik Air Putar Balik ke Bandara Soekarno-Hatta
Menteri PU Ungkap Pembangunan Sekolah rtakyat Berasrama Capai 80 Persen
Advertisement
9 ABK WNI yang Terlantar di Kapal Tanzania Dievakuasi
Iran Minta Donald Trump Hentikan Sikap Tidak Hormat pada Ali Khamenei
Advertisement
5 Kampus Swasta Termahal di Indonesia, Biaya UKT Capai Ratusan Juta per Smester
Berita Pilihan
- Israel Minta Warga Palestina Mengungsi Karena Mau Perang dengan Hamas
- Indonesia Impor 1.573 Sapi Perah Bunting dari Australia
- Pencarian 3 ABK KLM Asia Mulia Dihentikan
- Cuaca Buruk, Pesawat Batik Air Putar Balik ke Bandara Soekarno-Hatta
- Simak Perubahan Rute dan Peron Penumpang KRL di Stasiun Tanah Abang, Berlaku Mulai Hari Ini
Advertisement
Kuatkan Ikatan Alumni, KA FISIP UNS Gelar Ruang Rindu di Jogja
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- IAEA Dilarang Masuk ke Area Pengembangan Fasilitas Nuklir Iran
- Menteri Dody Merasa Tertampar Pegawai PU Terlibat OTT Bersama Anak Buah Bobby Nasution
- Wamenpar Minta Pengelola Tempat Wisata hingga Pemda Beri Jaminan Keselamatan untuk Wisatawan
- Arab Saudi Klaim Pemulangan Jemaah Haji Indonesia Berjalan Lancar
- Sempat Hilang Kontak, Tim Jawara Obira Kini Siap Jalankan Program KKN UGM di Pulau Obi
- OTT KPK di Sumut Jerat 5 Tersangka, Menteri PU: Saya Tidak Akan Menutupi
- Ribuan Warga Gelar Unjuk Rasa Desak PM Thailand Mundur
Advertisement
Advertisement
