Advertisement
Bupati Indramayu Lucky Hakim Disanksi Wajib Ngantor di Kemendagri Sepekan Sekali dalam 3 Bulan
Kementerian Dalam Negeri menjatuhkan sanksi kepada Bupati Indramayu Lucky Hakim. Bentuknya wajib hadir ke kantor Kemendagri. - Antara.
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—Kementerian Dalam Negeri menjatuhkan sanksi kepada Bupati Indramayu Lucky Hakim. Bentuknya wajib hadir ke kantor Kemendagri.
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya mengatakan saksi yang diberikan kepada Lucky Hakim, yakni seminggu sekali selama tiga bulan wajib hadir di lingkungan Kementerian Dalam Negeri. "Bupati [Lucky Hakim] diminta untuk hadir langsung ikut dalam kegiatan-kegiatan yang nantinya akan dilakukan di seluruh komponen yang ada di lingkungan Kementerian Dalam Negeri," kata Bima di Kantor Kemendagri Jakarta, Selasa (22/4).
Advertisement
BACA JUGA: Bupati Indramayu Lucky Hakim yang Plesir ke Jepang Tanpa Izin Diperiksa Selama 2 Jam
Seluruh kegiatan yang digelar semua Dirjen di Kemendagri harus diikuti oleh Bupati Indramayu Lucky Hakim. Bima mengimbau Bupati Indramayu Lucky Hakim untuk mengatur kehadirannya di Kementerian Dalam Negeri dan tidak boleh berbenturan dengan tugas pokoknya sebagai kepala daerah.
"Jadi nanti dari Kemendagri akan memberi materi dan meminta Pak Bupati untuk ikuti kegiatan di Kemendagri dan menjalankan tugas pokok beliau sebagai kepala daerah dan juga sanksi yang dijatuhkan," katanya.
Seperti diketahui, kegiatan liburan Bupati Indramayu Lucky Hakim ke Jepang tidak mengantongi izin dari Menteri Dalam Negeri Hal tersebut bertentangan dengan Pasal 76 ayat 1 UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah. Aturan itu mengatur ketentuan kepala daerah dan wakil kepala daerah dilarang melakukan perjalanan ke luar negeri tanpa izin dari menteri.Â
Sanksi terkait larangan itu juga telah diatur dalam Pasal 77 ayat 2. Pelanggar bisa disanksi dengan hukuman pemberhentian sementara selama tiga bulan oleh presiden untuk gubernur dan/atau wakil gubernur serta oleh menteri untuk bupati dan/atau wakil bupati atau wali kota dan/atau wakil wali kota.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Luhut Ungkap Sejarah Hilirisasi dan Bandara IMIP Morowali
KPK Tahan Dua Tersangka Baru Kasus Suap Proyek Jalur Kereta DJKA
BMKG: Jawa Barat Alami 108 Gempa Selama November 2025, Terbesar M3,8
BLU Kemenperin Bisa Terapkan Tarif Kuliah Rp0 untuk Mahasiswa Miskin
Advertisement
MBG Habiskan Rp900 Miliar Per Hari Mulai 2026
Kemenkop Kejar 20.000 Gerai Kopdes Operasi Januari 2026
Prabowo Janji Perbaiki Rumah Korban Banjir Bandang Padang Pariaman
Jual Anak di Bawah Umur, Pria Jakarta Ditangkap Polisi
Mendagri Respons Kasus Penjarahan Pascabencana Sibolga
Advertisement
Sumatera Luluh Lantak Akibat Banjir, Kementerian ESDM Evaluasi Tambang
Magang Nasional 2025 Libatkan 6.334 Penyelenggara, Pendaftar 221 Ribu
Kemenpar Siapkan Strategi Dorong Wisata Selama Libur Nataru 2025/2026
Basarnas Evakuasi 33.173 Korban Bencana di Sumatra
Prabowo Janji Negara Hadir Bantu Korban Banjir Sumatera
Advertisement
Banjir Bandang Aceh Tenggara, Prabowo Pastikan Pemulihan
Berita Pilihan
Advertisement
Advertisement
KA Panoramic Kian Diminati, Jalur Selatan Jadi Primadona
Advertisement
Berita Populer
- Jadwal Lengkap KRL Jogja-Solo Senin 1 Desember 2025
- Jadwal Layanan SIM Kulonprogo Senin 1 Desember 2025
- Portal Bencana Aceh Dibuka, Data Lengkap Bisa Diakses Publik
- Tarif DAMRI Jogja-YIA Rp80.000, Ini Jadwal Lengkapnya
- Cek Jadwal KRL Solo-Jogja Hari Ini, Tarif Masih Flat Rp8.000
- Jadwal SIM Keliling Polda DIY Desember 2025 Lengkap
- Jadwal SIM Keliling Jogja Hari Ini, Senin 1 Desember 2025
Advertisement
Advertisement
