Advertisement
Direktur Pemberitaan JakTV Tian Bahtiar Dijerat dengan Pidana Korupsi, Kejagung Ungkap Alasannya

Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—Direktur Pemberitaan JakTV, Tian Bahtiar dijerat dengan pasal tindak pidana korupsi dalam perintangan penyidikan kasus korupsi timah dan importasi gula di Kementerian Perdagangan.
Kapuspenkum Kejagung RI Harli Siregar mengatakan Tian Bahtiar ditetapkan sebagai tersangka atas perbuatan personal dalam permufakatan jahat bersama pihak lainnya.
Advertisement
"Kami tadi menjelaskan kepada Dewan Pers yang pertama bahwa perbuatan yang dipersangkakan kepada yang bersangkutan itu adalah perbuatan personal, yang tidak terkait dengan media. Itu tegas," ujarnya di Kejagung, Selasa (22/4/2025).
Pihaknya tidak mempersoalkan terkait dengan pemberitaannya. Namun, terkait informasi yang direkayasa sehingga menyudutkan pihak korps Adhyaksa. Oleh karena itu, Harli menekankan jajaran kejaksaan tidak anti-kritik terhadap setiap kritik yang dilayangkan oleh masyarakat.
"Yang dipersoalkan adalah tindak pidana permufakatan jahatnya antar pihak-pihak ini, sehingga melakukan perintangan terhadap proses hukum yang sedang berjalan. Ada rekayasa di situ," katanya.
Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu menyerahkan sepenuhnya perkara yang menyeret Tian Bahtiar ke Kejagung. Oleh sebab itu, pihaknya akan terus mendukung setiap proses penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak kejaksaan terkait kasus perintangan ini.
"Sebagai lembaga penegak hukum terkait penanganan perkara kalau memang ada bukti-bukti yang cukup bahwa kasus tersebut terkait dengan tindak pidana, maka ini adalah kewenangan penuh dari kejaksaan agung untuk menindaklanjuti prosesnya," ucapnya.
Sekadar informasi, korps Adhyaksa telah menetapkan tiga tersangka dalam perkara perintangan pada Selasa (22/4/2025) dini hari. Tiga tersangka itu yakni advokat Marcella Santoso (MS); dosen sekaligus advokat Junaidi Saibih (JS); dan Direktur Pemberitaan JakTV Tian Bahtiar (TB).
Ketiganya disangkakan melanggar Pasal 21 UU RI No.31/1999 tentang pemberantasan tipikor sebagaimana diubah dengan UU No.20/2001 tentang Perubahan Atas UU No.31/1999 tentang pemberantasan tipikor jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi Peroleh Ancaman Pembunuhan Lewat Medsos
- Istri Presiden Pertama Singapura Yusof Ishak, Puan Noor Aishah Wafat di Usia 91 Tahun
- Heboh Lorem Ipsum di Tugu Titik Nol IKN, Ini Kata Anggota DPR
- Baznas Bertemu Ulama Palestina Bahas Penyaluran Bantuan
- Paus Fransiskus Ingin Dimakamkan di Basilika Santa Maria
Advertisement

Bebas Sampah Liar, Ngampilan dan Notroprajan Jogja Jadi Kelurahan Hijau
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Aktor Jerome Kurnia Merasa Kehilangan Atas Wafatnya Paus Fransiskus
- 5 Anggota Ormas Bakar Mobil Polisi Ditetapkan Tersangka
- Paus Fransiskus Wafat, Semua Pertandingan Liga Italia Ditunda
- Kejagung Ungkap Peran Tiga Tersangka Perintangan Penanganan Perkara di Kasus Timah dan Impor Gula
- Kepulauan Natuna hingga Merauke Disiapkan Jadi Lokus Transmigrasi Lokal
- Paus Fransiskus Wafat, Para Kardinal Gelar Pertemuan Hari Ini
- BMKG Prakirakan Sejumlah Wilayah Diguyur Hujan Hari Ini
Advertisement