PBB Minta Buka Akses Kemanusiaan yang Kini Terhambat di Seluruh Kota Gaza

Newswire

Kamis, 17 April 2025 - 09:52 WIB

Maya Herawati

PBB Minta Buka Akses Kemanusiaan yang Kini Terhambat di Seluruh Kota Gaza

Peta jalur gaza dan penguasaan Israel pada Oktober 2023 - ist - Wikipedia

Harianjogjacom, WASHINGTON—Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) meminta dibukanya akses kemanusiaan tanpa hambatan di seluruh Jalur Gaza, saat Israel terus melancarkan serangan kendati ada tuntutan internasional untuk gencatan senjata.

“Sangat penting bagi kami untuk terus mendorong pemulihan gencatan senjata, untuk pembebasan segera dan tanpa syarat semua sandera, dan kami menyerukan, tentu saja, sekali lagi, untuk akses kemanusiaan tanpa hambatan di seluruh Jalur Gaza," kata Juru bicara PBB, Stephanie Tremblay kepada wartawan, Rabu (16/4/2025) waktu Amerika Serikat, atau Kamis (17/4/2025) waktu Indonesia.

Ia mengatakan para pekerja kemanusiaan semakin kesulitan beroperasi karena tidak ada bantuan yang masuk ke Gaza selama hampir dua bulan. "Saat ini, kita sudah memasuki minggu ketujuh," katanya.

Mengutip Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan (OCHA), Tremblay mengatakan otoritas Israel terus menolak rencana misi yang telah dikoordinasikan.

"Hari ini, hanya dua dari enam gerakan kemanusiaan yang telah dikoordinasikan dengan otoritas Israel yang difasilitasi. Empat sisanya ditolak," tambahnya.

Organisasi-organisasi Palestina dan internasional menuduh Israel secara tidak proporsional menargetkan warga sipil, termasuk keluarga pengungsi yang berlindung di tenda, rumah, rumah sakit, dan lembaga sipil.

Lebih dari 51.000 warga Palestina, sebagian besar perempuan dan anak-anak, telah tewas di Gaza sejak serangan dimulai pada Oktober 2023.

Mahkamah Pidana Internasional mengeluarkan surat perintah penangkapan pada November lalu terhadap Kepala Otoritas Israel Benjamin Netanyahu dan mantan Kepala Pertahanan Yoav Gallant atas tuduhan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza.

Israel juga menghadapi gugatan genosida di Mahkamah Internasional atas perang yang dilancarkannya terhadap wilayah tersebut.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber : Antara