Advertisement
Dedi Mulyadi Minta Kepala Daerah se-Jawa Barat Ikut Retreat
Anggota DPR RI Dedi Mulyadi. - Instagram @dedimulyadi71
Advertisement
Harianjogja.com, BANDUNG--Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi meminta semua kepala daerah di wilayah ini yang telah dilantik mengikuti retret yang sudah diagendakan oleh Presiden Prabowo Subianto. Retret dijadwalkan akan dilaksanakan mulai 21 - 28 Februari 2025 di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah.
Menurut Dedi, tidak ada alasan bagi kepala daerah di wilayah kabupaten/kota di Jabar untuk membatalkan keikutsertaannya dalam retret.
Advertisement
"Kalau saya sih satu hal saja, kita ini kan sudah menjadi kepala daerah, maka ketaatan utama kita adalah pada sistem yang ada di dalam pemerintahan," ujar Dedi Mulyadi usai sertijab di DPRD Jabar, Kota Bandung, Jumat (21/2/2025).
“Kalau orang sudah menjadi kepala daerah, maka harus tunduk dan patuh pada keputusan pemerintah baik pusat atau di daerah. Sampai hari ini, (kepala daerah) se-Jabar semuanya ikut," tegasnya.
Dedi juga angkat bicara terkait larangan dari Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri yang memerintahkan semua kepala daerah dari PDI Perjuangan untuk menunda kegiatan retret yang diadakan pemerintah di Akmil, Magelang, Jawa Tengah.
BACA JUGA: Soal Retreat di Magelang, Wali Kota Jogja Hasto Tunggu Hasil Koordinasi PDIP
"Itu hak Bu Mega. Tapi yang jelas, kalau orang sudah menjadi kepala daerah maka dia harus tunduk dan patuh apa yang menjadi keputusan pemerintah baik pusat sampai daerah," katanya.
Di Jabar sendiri, ada dua kepala daerah yang berasal PDIP yakni Bupati Pangandaran Citra Pitriani dan Bupati Cirebon Imron Rosyadi.
"Sampai hari ini ya ikut semuanya, dan kemudian juga sudah teralokasikan dan sudah terserap kan, enggak mungkin dibatalin," katanya.
Agenda retret akan dimulai dengan berolahraga pada pagi hari, dilanjutkan dengan mengikuti berbagai materi pada siang hingga malam hari.
Ada sejumlah materi yang akan diberikan kepada para kepala daerah, di antaranya soal visi dan misi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, pencegahan korupsi hingga mengenai tugas dan fungsi kepala daerah.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Megawati Belum Dipastikan Hadir di Istana Saat Perayaan HUT RI ke 80
Selain Yaqut Cholil, KPK Geledah Rumah ASN Kemenag, Satu Mobil Disita
Sejumlah Bukti dan Dokumen Disita KPK dari Rumah Yaqut Cholil
Advertisement
RAPBN 2026, Pemerintah Anggarkan Rp508,2 Triliun untuk Perlindungan Sosial
Rumah Mantan Menag Yaqut Cholil Qoumas Digeledah KPK
Pidato Kenegaraan Presiden RI, LaNyalla: Prabowo Konsisten dengan Prinsipnya
RAPBN 2026, Gaji Guru dan Dosen Dianggarkan Rp178,7 Triliun
RAPBN 2026 Ditetapkan Presiden Prabowo, Ini Postur Lengkapnya
Advertisement
RAPBN 2026, Makan Bergizi Gratis Dapat Jatah Rp335 Triliun
Presiden Menambah Satuan di TNI, Ini Daftarnya
Korupsi Kuota Haji, KPK: Ada Barang Bukti Diduga Dihilangkan di Kantor Maktour
Presiden Sebut Komisi Yudisial Berperan Menjaga Integritas Hakim
Pasha Ungu Sebut Telah Terima Royalti Musik dari LMKN
Advertisement
Kasus Korupsi Proyek Jalan Sumut, KPK Periksa Rektor USU sebagai Saksi
Berita Pilihan
- Sejumlah Bukti dan Dokumen Disita KPK dari Rumah Yaqut Cholil
- RAPBN 2026 Ditetapkan Presiden Prabowo, Ini Postur Lengkapnya
- Kasus Korupsi Proyek Jalan Sumut, KPK Periksa Rektor USU sebagai Saksi
- Presiden Prabowo Klaim Selamatkan Rp300 Triliun dari Penyelewengan
- Upaya Paksa Bupati Pati Belum Dilakukan KPK, Karena Banyak Klaster
Advertisement
BMKG Prakirakan Cuaca di DIY Tiga Hari ke Depan Hujan Ringan hingga Sedang Singkat
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Dugaan Suap Pembangunan Jalur Kereta Api, Pengembalian Uang oleh Bupati Pati Tidak Menghapus Pidana
- Presiden Prabowo Dijadwalkan Hadiri Sidang Tahunan MPR Jumat Pagi Ini
- Link Streaming Pidato Kenegaraan Prabowo
- Suhu di Bandung Capai 14.4C, BMKG Perkirakan Bisa Sampai Akhir Bulan
- Dugaan Korupsi Terkait Tambang di Lombok-NTB, KPK Lakukan Penyelidikan
- MPR Nilai Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis Berguna untuk Masyarakat
- Upaya Paksa Bupati Pati Belum Dilakukan KPK, Karena Banyak Klaster
Advertisement
Advertisement
