Advertisement
Pemerintah Diminta Segera Eksekusi Program Kerakyatan
Salah satu Program Kerakyatan pemerintah yaitu Makan Bergizi Gratis. Foto Siswa Kelas 2 SDN Sinduadi Timur, Dhamar dan Bilal, sedang sedang menikmati makanan program Makan Bergizi Gratis yang digelar di Kalurahan Sinduadi, Depok, Sleman, Senin (13/1/2025). - Harian Jogja - Andreas Yuda Pramono
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—Pemerintah diminta segera mengeksekusi program kerakyatan seperti yang sudah direncanakan. Hal ini diutarakan Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay.
Dia menilai masyarakat saat ini sangat mendukung keberpihakan Prabowo kepada segmen masyarakat kecil dan menengah. Semakin banyak program kerakyatan yang dilaksanakan, semakin banyak warga masyarakat yang terjangkau dan merasakan manfaatnya.
Advertisement
"Prabowo itu jelas dan tegas berpihak pada masyarakat. Beliau tidak toleran pada yang mengganggu kegiatan bidang ini," kata Saleh di Jakarta, Senin (17/2/2025).
Ketua komisi yang membidangi perindustrian, UMKM, dan penyiaran tersebut, meyakini bahwa program efisiensi anggaran yang kini sedang diterapkan pemerintah diorientasikan untuk kepentingan rakyat.
BACA JUGA: Warga Jogja Diminta Tidak Panic Buying LPG 3 Kg Menjelang Ramadan
"Prabowo menghemat di dalam pemerintahan, tetapi meningkatkan pelayanan di tengah masyarakat," kata dia.
Menurut dia, program-program yang dilaksanakan diharapkan dapat memperteguh kehadiran negara di tengah-tengah masyarakat. Dia menilai Presiden Prabowo Subianto sangat memahami bahwa programnya harus dirasakan semua lapisan masyarakat, dan bukan hanya segelintir kelompok.
Dengan memiliki pengalaman di luar dan di dalam pemerintahan, hingga di pimpinan TNI, dia meyakini Prabowo sudah tidak lagi mementingkan kepentingan pribadi dan sektoral. Karena itu, menurut dia, pintu pengabdian kepada masyarakat bagi Prabowo sudah terbuka lebar. "Saya menyaksikan itu pada masa awal pemerintahannya saat ini," kata dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Dewan Pers: Wartawan Aman dari Jeratan UU ITE jika Patuh Kode Etik
Revisi Devisit APBN 2026 Disepakati Rp689,1 Triliun
Heboh Food Tray MBG Mengandung Minyak Babi, Begini Penjelasan RMI-NU
Digugat Tutut Soeharto ke PTUN Jakarta, Ini Kata Menkeu Purbaya
Advertisement
Kasus Riza Chalid, Kejagung Kejar Aset hingga Perusahaan Afiliasi
Politik Jepang, Takaichi Incar Posisi Perdana Menteri
Wamen Eddy Desak Pengesahan RUU KUHAP, Ini Alasannya
Ditunjuk Jadi Menpora, Erick Thohir: Kita Harus Lakukan Terobosan
PMI Ilegal Dijadikan Operator Judi Online di Kamboja
Advertisement
Bareskrim Gelar Mediasi Ridwan Kamil dan Lisa Mariana
PDIP Hormati Keputusan Prabowo Ganti Kepala LKPP
DPR RI Setujui Revisi RAPBN 2026, Belanja Negara Rp3.842,7 Trilun
DPR RI Klaim Kelangaan BBM Shell BP Hanya di Jabodetabek
20 Ribu Koperasi Merah Putih Akan Peroleh Modal, Rp3 Miliar
Advertisement
BMKG Deteksi 2 Bibit Siklon Tropis, Waspada Cuaca Ekstrem
Berita Pilihan
- Dewan Pers: Wartawan Aman dari Jeratan UU ITE jika Patuh Kode Etik
- Kasus Riza Chalid, Kejagung Kejar Aset hingga Perusahaan Afiliasi
- Politik Jepang, Takaichi Incar Posisi Perdana Menteri
- Ribuan Orang Unjuk Rasa di London Tolak Kunjungan Donald Trump
- Deretan Selebritas Dunia Galang Dana untuk Palestina
Advertisement
Manunggal Fair Kulonprogo Targetkan 100 Ribu Pengunjung Tahun Ini
Advertisement
Pemkab Boyolali Bangun Pedestrian Mirip Kawasan Malioboro Jogja
Advertisement
Berita Populer
- KPK Segera Umumkan Tersangka Dugaan Kasus Korupsi Kouta Haji
- Tugas ke Luar Kota, Wapres Gibran Tak Hadiri Acara Pelantikan Menteri Baru
- Pengamat Kritisi Kasus Pagar Laut Bekasi yang Hanya Berhenti di Tersangka
- Kuasa Hukum Ungkap Banyak Kejanggalan Terkait Kasus Pembunuhan Kacab Bank
- Putus Jaringan Komunikasi, Militer Israel Semakin Brutal Serang Gaza
- Tok! Bunga KPR Subsidi Tetap 5 Persen
- Trump Perpanjang Tenggat Larangan TikTok hingga 16 Desember 2025
Advertisement
Advertisement
