Demi Tambah Anggaran MBG, Pemerintah Pangkas Anggaran Lain hingga Rp300 Triliun Lebih

Akbar Evandio

Kamis, 23 Januari 2025 - 22:57 WIB

Arief Junianto

Demi Tambah Anggaran MBG, Pemerintah Pangkas Anggaran Lain hingga Rp300 Triliun Lebih

Siswa Kelas II SDN Sinduadi Timur sedang menikmati makanan program Makan Bergizi Gratis. - Harian Jogja/Andreas Yuda Pramono

Harianjogja.com, JAKARTA—Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengamini keluarnya Instruksi Presiden (Inpres) No.1/2025 juga berguna dalam mengalokasikan anggaran terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Dia menyebut bahwa upaya melakukan penghematan dalam menjalankan Inpres tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025 itu memang demi efisiensi atau penghematan belanja APBN 2025 hingga Rp306,69 triliun sehingga dana tersebut bisa menunjang berbagai program yang membutuhkan. “Nanti kami lihat ya [berapa tambahan anggaran MBG?]. Alhamdullilah, Makan Bergizi Gratis sudah berjalan tetapi Presiden [Prabowo Subianto] merasa agar bisa juga segera mungkin itu bisa penerima manfaatnya lebih banyak dan merata,” ujar dia di Pangkalan Halim Perdanakusuma, Kamis (23/1/2025).

Prasetyo tak membantah ada kebutuhan penambahan biaya untuk bisa mencakup target 82,9 juta penerima manfaat MBG. Sehingga, penghematan memang berpeluang untuk menutup celah fiskal yang membengkak. “Tentu ada konsekuensi mungkin butuh penambahan biaya, sehingga dari hasil penghematan kemarin kita lakukan ada kemungkinan juga diprioritaskan untuk program MBG,” ucap dia.

Di sisi lain, dia memastikan tak ada keberatan atau penolakkan yang disampaikan oleh Kementerian/Lembaga (K/L) dalam merespons Instruksi Presiden (Inpres) No.1/2025. "Enggak ada yang kurang berkenan. Ini kan sebagai sebuah semangat kebersamaan gitu ya, enggak ada teman teman K/L merasa dikurangi, karena ini semangatnya bersama-sama,” ujarnya.

Prasetyo mengamini bahwa Presiden Prabowo memang meminta agar masing-masing anggaran belanja di K/L ditinjau kembali sebesar Rp 256,1 triliun dan dana Transfer ke Daerah (TKD) Rp50,59 triliun.

Bahkan, kata Prasetyo, meskipun tanpa aturan yang berlaku setelah dikeluarkan pada 22 Januari 2025 itu, Kepala Negara sudah berkali-kali menekankan pemerintah harus melakukan penghematan termasuk mempertajam efektivitas belanja negara guna pengeluaran yang lebih produktif dan berdampak langsung kepada masyarakat. "Saya pikir adalah sebagaimana Pak Presiden tekankan kami perlu kencangkan ikat pinggang dan penghematan, kami perlu lebih selektif untuk memiliki kegiatan yang produktif dan memiliki dampak langsung," ucapnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : JIBI/Bisnis.com