Kasus Suap HGB Summarecon: KPK Beberkan Aliran Uang Rp1,5 Miliar
KPK mengungkap modus kasus HGB Summarecon yang menyeret pejabat ATR/BPN, pihak swasta, dan uang sitaan senilai Rp106,3 miliar.
Mobil listrik Vinfast VF8 yang akan diekspor sedang diangkut ke kapal di Haiphong, Vietnam pada Jumat (25/11/2022). Bloomberg/Linh Pham
Harianjogja.com, JAKARTA—Amerika Serikat semakin gencar mengeluarkan berbagai larangan untuk masuknya kendaraan listrik dan juga teknologi tertentu. Salah satu alasannya adalah risiko keamanan.
Di masa akhir jabatannya menjadi presiden Amerika Serikat (AS), Joe Biden akan mengesahkan undang-undang untuk melarang masuknya kendaraan listrik dari China.
BACA JUGA: Fitur Keselamatan Tesla Diselidiki Seusai Banyak Terjadi Kecelakaan
Arena Ev pada Kamis (16/1/2025) mengabarkan bahwa Departemen Perdagangan di negara setempat baru saja merampungkan aturan tersebut. Dalam aturan baru itu, impor dan penjualan kendaraan terhubung tertentu dan sistem terkait akan segera dilarang.
Dalam undang-undang tersebut, terdapat bahasan tentang teknologi perangkat keras dan perangkat lunak. Mobil yang menggunakan perangkat lunak dan perangkat keras VCS (sistem konektivitas kendaraan) dan ADS (sistem mengemudi otomatis) yang diproduksi di China atau Rusia akan segera dilarang.
Larangan terhadap perangkat lunak itu baru akan berlaku untuk kendaraan-kendaraan model tahun 2027, sedangkan perangkat keras akan dilarang mulai model tahun 2030.
Larangan terkait hal ini termasuk peralatan perangkat keras dengan konektivitas Bluetooth, seluler, satelit, dan Wi-Fi yang dirancang, dikembangkan, dan diproduksi di Tiongkok dan Rusia.
Produsen dalam negeri juga tidak akan dapat menggunakan perangkat keras tersebut, yang kemungkinan akan menimbulkan serangkaian masalah lain. Ini akan berlaku untuk model tahun 2027.
AS khawatir bahwa entitas yang terkait dengan China melakukan pengawasan dan menjadi spionase terhadap infrastruktur penting pemerintah menggunakan data geolokasi, rekaman audio dan video serta analisis pola kehidupan lainnya.
Untuk saat ini, larangan tersebut hanya berlaku untuk kendaraan penumpang, tetapi pemerintah juga sedang mempertimbangkan kendaraan komersial. Produsen mobil AS memiliki kelonggaran hingga tahun 2027-2030 untuk beradaptasi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
KPK mengungkap modus kasus HGB Summarecon yang menyeret pejabat ATR/BPN, pihak swasta, dan uang sitaan senilai Rp106,3 miliar.
Kemenhaj memblokir akses SISKOPATUH dua travel umrah setelah muncul persoalan keberangkatan dan kepulangan jamaah.
Jogja Cultural Festival 2026 memadukan budaya Jogja dengan teknologi dan AI serta menyasar generasi Z dan Alpha.
Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat DEN 2026 untuk mengamankan stok BBM nasional, mengejar target E50, dan membahas RUU Migas.
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Gunungkidul menggelar Festival Literasi 2026 selama lima hari untuk memacu budaya membaca dan berkarya di masyarakat.
Kepala BGN Sudaryono ungkap bahan baku hewani rusak jadi penyebab keracunan MBG. Ribuan dapur kini diinvestigasi dan terancam ditutup.