Presiden Prabowo Perintahkan Percepatan Pembangunan IKN

Newswire

Selasa, 05 November 2024 - 20:47 WIB

Maya Herawati

Presiden Prabowo Perintahkan Percepatan Pembangunan IKN

Suasana Istana Negara dan Istana Garuda terlihat dari kawasan Sumbu Kebangsaan IKN, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Minggu (28/7/2024). Sumbu Kebangsaan merupakan ruang terbuka di IKN yang menjadi simbol hubungan harmonis antar alam, manusia, dan nilai luhur kebudayaan. Antara - Hafidz Mubarak A

Harianjogja.com, JAKARTA–Presiden Prabowo Subianto melantik Basuki Hadimuljono sebagai Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (5/11/2024).

Basuki mengaku mendapat titah dari Presiden Prabowo untuk mempercepat pembangunan IKN Nusantara. “Oh enggak, justru presiden minta selesai 3-4 tahun. Saya kira tadi presiden waktu salamin saya beliau bilang, 'sudah ya saya sudah ngomong [percepat IKN], laksanakan.' Saya cuma bilang 'Siap Perentah' begitu kira-kira. Dikejar 2028, tetapi nanti saya mau hadap beliau lagi,” kata Basuki.

Adapun, hingga akhir 2024, Badan Otorita IKN menargetkan investasi yang masuk ke ibu kota baru bisa mencapai Rp100 triliun. Dari target tersebut, Basuki menyebut realisasi investasi IKN hingga pertengahan Oktober 2024, telah mencapai Rp58 triliun.

Lebih lanjut, Basuki mengatakan dalam upaya mempercepat pembangunan IKN masih akan dilakukannya secara mandiri, yakni tanpa ditemani oleh Wakil Kepala OIKN. Dia mengaku optimistis percepatan pembangunan IKN dapat dilakukan mengingat ekosistem untuk Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) yang sudah berjalan tinggal membangunan sarana gedung yudikatif dan legislatif.

Basuki melanjutkan tak hanya KIPP, tetapi ekosistemnya seperti hunian, perkantoran dan infrastruktur dasar lainnya di IKN harus dipersiapkan. “Jadi yudikatif, eksekutif dan legislatif sudah harus siap plus huniannya harus sudah siap, jadi 2028. Intinya, kalau saya selama itu ada program dan anggarannya, saya kerjakan. Udah tahu gaya saya kerja kan?”

Dalam kesempatan itu, Basuki mengaku belum ada pembicaraan dengan Prabowo mengenai Keputusan Presiden (Keppres) terkait dengan pemindahan Ibu Kota dari Jakarta ke Nusantara. Dia mengatakan bahwa keputusan Nusantara di Kalimantan Timur agar menjadi IKN merupakan wewenang penuh dari Presiden Prabowo Subianto. “Belum [ada pembicaraan]. Itu saya kira wewenang presiden,” kata Basuki.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Bisnis.com