Advertisement
Menteri HAM Natalius Pigai Buka Alasan Soal Anggaran Rp20 Triliun, Minta Pegawai 2.544 Orang
Natalius Pigai. - Harian Jogja
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai menjabarkan perincian alasan pihaknya mengajukan tambahan anggaran yang tadinya Rp64 miliar menjadi Rp20 triliun. Salah satu alasannya adalah soal penambahan jumlah pegawai di Kementerian HAM menjadi 2.544 pegawai.
Hal tersebut dijelaskan Pigai dalam rapat kerja dengan Komisi XIII DPR RI, di Gedung DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, pada Kamis (31/10/2024). Awalnya, Pigai menghitung personel di Kementerian HAM, hanya ada 188 pegawai dan dirinya menyebut untuk gaji dan tunjangan ini sebesar Rp14 miliar.
Advertisement
Namun, dengan adanya struktur dan organisasi baru, dia mengaku membutuhkan 2.544 pegawai sehingga tunjangannya ditaksir menjadi lebih dari Rp1 triliun. “Yang 188 orang ini untuk belanja pegawai Rp14 miliar. Kalau saya punya staf 2.544, maka hanya untuk gaji dan tunjangan itu membutuhkan lebih dari Rp1 triliun,” ujar dia.
Konsekuensi dari penambahan struktur dan organisasi di Kementerian HAM, tambah dia, maka hanya gaji dan tunjangan saja sudah membutuhkan lebih dari Rp1,2 triliun. “Itu untuk gaji dan tunjangan staf. Belum untuk program atau biaya pembangunan,” tuturnya.
BACA JUGA: Cuitan Pigai Serang Jokowi, Ini Pembelaan Gibran
Lebih jauh, Pigai menyebut anggaran ini membutuhkan dukungan karena untuk gaji, tunjangan staf, program, hingga biaya pembangunan.
Aktivitas HAM tersebut juga menyinggung perihal perincian anggaran untuk membangun Universitas HAM.
Selanjutnya, Pigai menyampaikan program yang ingin dilakukannya yaitu membumikan HAM se-antero Nusantara. “Karena program HAM itu adalah program yang menyentuh individu langsung, berarti program yang langsung menyentuh 280 juta orang, mengubah mindset, karena itulah saya targetkan 83.000 kelompok [yang akan diberi kesadaran HAM].”
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Geledah Pendopo Pati, KPK Angkut Koper dan Dokumen Sudewo
BPK Soroti Proyek Kereta Cepat, WIKA Berpotensi Rugi Rp2,27 Triliun
Uji Coba Zero ODOL Dimulai 27 Januari 2026, Kemenhub Andalkan Digital
Pantau Rekening Pejabat Pajak, Menkeu Perketat Bersih-Bersih DJP
Advertisement
KPK Geledah Rumah Kadis PUPR Madiun Terkait Kasus Gratifikasi Proyek
KemenPPPA Tegaskan Kasus Kekerasan Seksual Wajib lewat Pengadilan
Laporan Warga Berujung Pemeriksaan Kajari Sampang oleh Kejagung
Prabowonomics Dibawa Prabowo ke WEF Davos Seusai Absen 10 Tahun
Indonesia Bergabung dengan Dewan Perdamaian Gaza Bentukan Trump
Advertisement
Ribuan Jemaah Gagal Haji 2026, Kemenhaj Buka Opsi Pengganti
Trump Tegaskan AS Tak Akan Pakai Kekuatan Ambil Greenland
Banjir Rendam Jalur Pantura Pati, Polisi Terapkan Rekayasa Arus
Video Karung Uang di Pati Terungkap, KPK Tegaskan Itu Momen OTT
Basarnas Bakal Serahkan Black Box ATR PK-THT ke KNKT untuk Investigasi
Advertisement
Immanuel Sebut Parpol dan Ormas dalam Kasus K3, KPK: Akan Dianalisis
Berita Pilihan
- BMKG Wanti-wanti Hujan Lebat di Jateng hingga Akhir Januari 2026
- PLN Hadirkan Tambah Daya Listrik Instan untuk Hajatan dan Proyek
- KPK Duga Modus CSR Dipakai dalam Aliran Dana Wali Kota Madiun
- OTT Madiun Seret Kepala Daerah hingga Swasta, Ini Rinciannya
- Guru dan Murid di Jambi Adu Jotos, Kasus Berujung Laporan ke Polda
Advertisement
Warga Sentolo Lor Desak Kejelasan Nasib Sodetan Kali Papah
Advertisement
Diawali dari Langgur, Cerita Wisata Kepulauan Kei Dimulai
Advertisement
Berita Populer
- Cuaca Ekstrem Rusak Dua Sekolah di Sleman, Disdik Siapkan Perbaikan
- Mantan PM Korsel Dipenjara 23 Tahun dalam Kasus Darurat Militer
- Kapten PSIM Reva Adi Jadikan Tekanan Suporter sebagai Alarm
- Makanan Penunjang Perkembangan Otak Anak yang Wajib Dicoba
- Kotak Mirip Pocong Gegerkan Warga Kulonprogo, Polisi: Bukan Bayi
- Prabowo dan Raja Charles Bahas Konservasi Gajah
- Pasar Sentul Sepi, Wali Kota Jogja Pastikan Retribusi Dipotong
Advertisement
Advertisement
