Advertisement
BPK Temukan Adanya Indikasi Pajak Rp5,82 Triliun Belum Masuk Kas Negara
Ilustrasi Audit BPK
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan indikasi adanya kekurangan penerimaan pajak sebesar Rp5,82 triliun berdasarkan hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat alias LKPP 2023.
Indikasi tersebut diungkapkan BPK dalam dokumen Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2024. IHPS I Tahun 2024 itu sendiri sudah diserahkan BPK kepada DPR pada Selasa (22/10/2024).
Advertisement
BPK menjelaskan, transaksi penerimaan pajak dalam Modul Penerimaan Negara tidak ditemukan dan/atau terindikasi memiliki nilai berbeda dengan Surat Pemberitahuan (SPT), Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sehingga terindikasi kurang disetor serta terdapat potensi sanksi administrasi belum dikenakan.
“Akibatnya, terdapat potensi dan/atau indikasi kekurangan penerimaan pajak sebesar Rp5,82 triliun dan sanksi administrasi sebesar Rp341,8 miliar,” tulis laporan BPK.
Lembaga tersebut pun telah merekomendasikan kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati selaku wakil pemerintah agar mengevaluasi dan menyempurnakan sistem informasi perpajakan.
BACA JUGA: Temuan BPK soal Bansos Rp113 Miliar, Banyak Diterima Masyarakat Mampu
“Sehingga terdapat keterhubungan antar sub sistem dan menghasilkan data yang valid,” lanjut laporan BPK.
Lebih lanjut, secara total BPK juga telah melakukan pemeriksaan atas 83 laporan keuangan kementerian/lembaga (LKKL) dan satu laporan keuangan bendahara umum negara (LKBUN) tahun 2023.
Hasilnya, BPK memberikan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas 79 LKKL dan 1 LKBUN serta opini wajar dengan pengecualian (WDP) atas 4 LKKL. Dengan demikian, secara keseluruhan capaian opini WTP mencapai 95%.
Meski angka tersebut telah mencapai target kegiatan prioritas reformasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pusat sebagaimana ditetapkan dalam RPJMN 2020-2024 (95%), namun cenderung menurun. Pada 2019, BPK memberikan opini WTP mencapai 97%.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Kemenhub Gelar Rakor Antisipasi Lonjakan Arus Angkutan Libur Natal dan Tahun Baru
Prabowo Dinilai Sangat Piawai Memilih Menteri
BPK Temukan Adanya Indikasi Pajak Rp5,82 Triliun Belum Masuk Kas Negara
Advertisement
Tak Cuma Jadi Wadah Ahli Farmasi, PAFI Tolikara Aktif Sempurnakan SDM
Prabowo Larang Ada Proyek Mercusuar di Kabinet Merah Putih
Advertisement
Ini Dia Daftar 8 Negara Paling Tidak Sehat di Dunia
Viral Cucu Presiden Prabowo, Warganet Beri Julukan Harry Potter Lokal
Minta Kenaikan UMP 2025, Buruh Bakal Gelar Demo di Istana Besok
Advertisement
Berita Pilihan
- Ini Dia Daftar 8 Negara Paling Tidak Sehat di Dunia
- Mahfud MD Sebut Yusril Tidak Berhak Mengatakan Tragedi 98 Bukan Pelanggaran HAM Berat
- Jadi Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan, Ini Komitmen Budiman Sudjatmiko
- Kementerian Agama di Bawah Presiden Prabowo Kini Tidak Lagi Mengelola Jemaah Haji
- Prabowo Lantik Tujuh Penasehat Khusus Presiden, Ada Wiranto, Luhut, Terawan hingga Dudung Abudrachman
Advertisement
Pemda DIY Pastikan Proyek JJLS Jalan Terus Meski Ada Temuan Gua di Planjan Gunungkidul
Advertisement
Menengok Lagi Kisah Ribuan Prajurit Terakota Penjaga Makam Raja di Xian China
Advertisement
Berita Populer
- Polisi Selidiki Pengorganisasi Puluhan WNI Terlibat Judi Online di Filipina
- Kelayakan Kapal Didalami, KPK Terus Dalami Dugaan Korupsi di ASDP
- Usai Serangkaian Pelantikan Pejabat, Prabowo Menggelar Sidang Kabinet Perdana Hari Ini
- BPK Klaim Selamatkan Keuangan Negara Sebesar Rp13,66 Triliun
- AHY Beri Bocoran Soal Rencana Pembekalan Menteri dan Wamen Kabinet Merah Putih di Akmil Magelang
- Terkait Surat Undangan Mendes, DPR Minta Pejabat Pisahkan Kepentingan Pribadi dan Negara
- Polisi Bongkar Jaringan Fredy Pratama, Bakal Selundupkan 70,76 kg Sabu
Advertisement
Advertisement
